Surabaya - Tim pengelola keuangan, aset, dan persediaan Pengadilan Agama (PA) Lumajang mengikuti kegiatan asistensi penyusunan laporan keuangan dan laporan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 22 Januari 2026, bertempat di Aula Lantai 3 Pengadilan Tinggi Surabaya. Asistensi ini bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan serta aset negara. Selain itu, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memastikan laporan yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pada sesi asistensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), operator PNBP Achmal Fairuz Shobhi, S.H. dan operator aset serta keuangan Jamiah, A.Md.Ak. memperoleh pemahaman mendalam terkait pengelolaan dan pencatatan penerimaan PNBP. Materi yang disampaikan menitikberatkan pada tindak lanjut pengelolaan BMN yang bersumber dari PNBP. Peserta juga dibekali pemahaman mengenai keterkaitan data PNBP dengan sistem pelaporan keuangan. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahan pencatatan dan meningkatkan akurasi laporan.
Selanjutnya, pada pendampingan aset dan persediaan, operator aset dan persediaan M. Titian Khurmen, S.H. bersama operator keuangan Jamiah, A.Md.Ak. mendapatkan bimbingan teknis pengelolaan aset sesuai regulasi yang berlaku. Asistensi ini mencakup kesesuaian data BMN pada aplikasi SAKTI, E-Sadewa, dan SIMAN V2. Kegiatan juga diisi dengan diskusi dan konsultasi langsung terkait kendala di satuan kerja. Para operator tampak aktif dan antusias menyampaikan permasalahan untuk memperoleh solusi yang tepat sasaran.
Pada sesi terakhir, asistensi akuntansi dan pelaporan memberikan penekanan pada hal-hal penting dalam penyusunan laporan keuangan yang akuntabel. Materi meliputi jurnal penyesuaian akhir tahun, koreksi pencatatan, hingga rekonsiliasi data. Pendamping dari Mahkamah Agung, Kukuh Binanto, S.T., memberikan apresiasi atas pengelolaan BMN PA Lumajang yang dinilai sudah baik, termasuk capaian nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) E-Sadewa sebesar 3,8. “Diharapkan seluruh satuan kerja dapat menyusun laporan keuangan dan BMN secara tepat waktu, akurat, dan berkualitas sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,” ujarnya.
