Pengadilan Agama Situbondo mengikuti sosialisasi pelaporan capaian output tahun 2026 pada Kamis, 02 April 2026. Acara ini diselenggarakan secara daring oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. Kegiatan tersebut diikuti di ruang Kesekretariatan Pengadilan Agama Situbondo. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan anggaran berbasis kinerja. Narasumber utama adalah Siti Nurhalizah dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran. "Pelaporan capaian output menjadi krusial untuk mewujudkan akuntabilitas belanja pemerintah," ujar Siti Nurhalizah.
Peserta mengikuti acara dengan penuh antusiasme melalui zoom meeting. Materi disajikan melalui presentasi yang komprehensif tentang regulasi terkait. Beberapa regulasi utama yang dibahas meliputi PP 45/2013 jo PP 50/2018 dan PMK 171/PMK.05/2021. Direktorat menekankan pentingnya Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). Sosialisasi juga membahas permasalahan umum seperti penyerapan tidak proporsional.
Materi capaian output tahun 2026 menyoroti evaluasi tahun 2025 dengan tingkat partisipasi 99,58%. Presentasi menampilkan sebaran nilai kinerja RO (Rincian Output) satker KL. Sebanyak 97,77% RO mencapai nilai kinerja 100. Namun, masih ada kendala seperti PCRO 0 meski ada realisasi anggaran. Narasumber menjelaskan 8 variabel validasi data untuk meningkatkan kualitas. "Validasi ini wajib untuk memastikan data akurat dan compliance," tegas Siti Nurhalizah.
Proyeksi target kinerja satker menjadi fokus utama pada triwulan I hingga IV tahun 2026. Pengisian target dilakukan di aplikasi SAKTI dengan validasi ketat. Periode pertama dibuka hingga 30 April 2026. Satker diwajibkan menyesuaikan target saat ada revisi DIPA. Fitur dispensasi tersedia untuk perubahan jumlah atau volume RO. "Proyeksi bulanan ini selaras dengan rencana kegiatan dan keuangan," jelas narasumber.
