img-logo img-logo
Optimalkan Pelayanan Publik, PA Lumajang Ikuti Rapat Korwil Malang dan Diskusi Hukum Secara Daring
Optimalkan Pelayanan Publik, PA Lumajang Ikuti Rapat Korwil Malang dan Diskusi Hukum Secara Daring
Tanggal Rilis Berita : 01 Juli 2026, Pukul 15:50 WIB, Telah dilihat 74 Kali
Satuan Kerja : Pengadilan Agama Lumajang

Optimalkan Pelayanan Publik, PA Lumajang Ikuti Rapat Korwil Malang dan Diskusi Hukum Secara Daring

Pengadilan Agama (PA) Lumajang menghadiri rapat Koordinasi Wilayah (Korwil) Malang serta kegiatan diskusi hukum se-Korwil Malang yang digelar pada Kamis, 25 Juni 2026. Pertemuan penting ini secara khusus mengagendakan pembahasan mengenai Forum Konsultasi Publik (FKP) guna meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan rutin ini menjadi wadah strategis bagi seluruh satuan kerja di bawah Korwil Malang untuk menyamakan persepsi dan memperkuat profesionalisme aparatur peradilan.

WhatsApp Image 2026 06 25 at 10.33.07

Ketua PA Lumajang, Bapak Fatkur Rosyad, memimpin langsung jalannya keikutsertaan instansi tersebut dalam agenda kedinasan ini. Kehadiran beliau didampingi oleh Panitera PA Lumajang, Khadimul Huda, serta Sekretaris PA Lumajang, Abdul Kodir. Kolaborasi jajaran pimpinan ini menunjukkan komitmen penuh PA Lumajang dalam mendukung setiap program peningkatan kualitas penegakan hukum di wilayah Jawa Timur.

Mengingat efisiensi waktu dan jarak, seluruh rangkaian acara diikuti oleh delegasi PA Lumajang secara daring dari ruang kerja hakim. Meskipun dilaksanakan secara virtual, jalannya diskusi tetap berlangsung khidmat, interaktif, dan penuh dengan pertukaran ide-ide solutif. Pemanfaatan teknologi informasi ini terbukti efektif dalam menyatukan gagasan demi kemajuan administrasi peradilan modern.

WhatsApp Image 2026 06 25 at 10.33.08

Melalui pembahasan Forum Konsultasi Publik ini, PA Lumajang berharap dapat menyerap lebih banyak aspirasi dan masukan dari masyarakat luas. Hasil dari diskusi hukum ini juga akan langsung diimplementasikan dalam menyinkronkan standar pelayanan di lingkungan pengadilan. Langkah nyata ini diharapkan mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan.