Dalam rangka mendukung percepatan transformasi digital pengelolaan keuangan negara serta optimalisasi administrasi tunjangan kinerja, Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan rapat koordinasi secara virtual pada Kamis, 9 Juli 2026, pukul 09.00 WIB. Kegiatan ini membahas mekanisme pengajuan susulan dan kekurangan tunjangan kinerja (tukin) sekaligus sosialisasi migrasi penggunaan Qlola Token BRI bagi bendahara satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI. Rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara melalui pemanfaatan sistem digital yang aman, terintegrasi, dan akuntabel. Melalui kegiatan ini, seluruh satuan kerja diharapkan memiliki pemahaman yang sama dalam mengimplementasikan kebijakan terbaru di bidang pengelolaan keuangan.
Pengadilan Agama (PA) Kota Malang turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, diikuti oleh Sdri. Dewi Yolanda Arifin, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. Latif Usman, S.S.T.Ars. selaku Pejabat Penandatangan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) di ruang media center PA Kota Malang. Keikutsertaan tersebut merupakan bentuk komitmen satuan kerja dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan keuangan yang modern dan berbasis teknologi informasi. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman aparatur terhadap tata kelola administrasi keuangan yang semakin efektif dan efisien.
Dalam sesi pemaparan materi, narasumber menjelaskan mekanisme pengajuan susulan dan kekurangan Tukin beserta kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi agar proses verifikasi dan pencairan dapat berjalan tepat waktu. Peserta juga memperoleh sosialisasi mengenai migrasi penggunaan Qlola Token BRI, yang dirancang untuk meningkatkan keamanan transaksi keuangan pemerintah melalui sistem autentikasi digital yang lebih modern. Perwakilan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk turut memberikan penjelasan mengenai fitur, manfaat, serta tata cara penggunaan aplikasi Qlola sebagai platform layanan perbankan terintegrasi bagi bendahara pengeluaran. Dengan menerapkan sistem tersebut, diharapkan pengelolaan transaksi keuangan pemerintah menjadi lebih cepat, aman, transparan, dan mudah dipantau secara real time.
Melalui rapat koordinasi ini, PA Kota Malang memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan administrasi tunjangan kinerja serta implementasi sistem digital dalam pengelolaan keuangan satuan kerja. Sdri. Dewi Yolanda Arifin, A.Md., selaku Bendahara Pengeluaran, menyampaikan, "Sosialisasi ini memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai mekanisme pengajuan Tukin dan penggunaan Qlola Token BRI sehingga dapat mendukung pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan akuntabel. Hasil kegiatan ini akan kami tindak lanjuti sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi keuangan di PA Kota Malang." Dengan mengikuti kegiatan ini, PA Kota Malang terus berupaya mewujudkan tata kelola keuangan yang profesional, transparan, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta selaras dengan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
