Panitera Pengadilan Agama Blitar, Margono secara aktif mengikuti Rapat Koordinasi Lanjutan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyandang Disabilitas Kabupaten Blitar Tahun 2027-2029. Kegiatan penting ini diselenggarakan secara daring pada Kamis, 12 November 2026, dimulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Partisipasi Pengadilan Agama Blitar menegaskan komitmen lembaga peradilan dalam mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif serta pemenuhan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Blitar.
Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut konkret dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2027-2029 yang mengamanatkan perhatian serius terhadap kelompok rentan. Kehadiran perwakilan dari Pengadilan Agama Blitar dalam forum ini sangat krusial, mengingat peran strategis lembaga peradilan dalam memastikan akses keadilan yang setara bagi semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Hal ini sejalan dengan arahan Mahkamah Agung RI yang secara konsisten mendorong terwujudnya peradilan yang ramah disabilitas melalui berbagai regulasi dan fasilitas pendukung.
Dalam sesi rapat daring tersebut, berbagai poin substansial dibahas, meliputi identifikasi kebutuhan, perumusan program prioritas, serta strategi implementasi yang efektif untuk RAD Penyandang Disabilitas. Margono turut memberikan masukan konstruktif, khususnya terkait aspek hukum dan prosedur peradilan yang relevan dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas, seperti aksesibilitas fisik dan informasi di lingkungan pengadilan, serta mekanisme bantuan hukum. Koordinasi lintas sektor ini diharapkan mampu menghasilkan rencana aksi yang komprehensif dan terukur, melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama.
Penyusunan RAD Penyandang Disabilitas ini memiliki dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Blitar. Dengan adanya rencana aksi yang terstruktur, diharapkan hak-hak penyandang disabilitas, mulai dari akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hingga layanan publik dan keadilan, dapat terpenuhi secara optimal. Inisiatif ini akan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, mengurangi hambatan, dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Pengadilan Agama Blitar Kelas IA senantiasa berkomitmen untuk menjadi bagian integral dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan Blitar yang inklusif dan berkeadilan. Partisipasi aktif dalam forum-forum koordinasi seperti ini adalah wujud nyata dari komitmen zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang salah satunya adalah memberikan pelayanan prima tanpa diskriminasi. Masyarakat dapat mengakses informasi lebih lanjut mengenai layanan ramah disabilitas dan bantuan hukum melalui kanal resmi Pengadilan Agama Blitar.
