Pengadilan Agama Situbondo mengikuti kegiatan Pembinaan, Koordinasi, dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dalam rangka Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT) Anggaran 2026 pada Kamis, 19 November 2026. Kegiatan diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti dari Media Center Pengadilan Agama Situbondo. Pembinaan tersebut menjadi forum penyampaian arahan sekaligus penyamaan pemahaman bagi satuan kerja dalam menyelesaikan administrasi dan transaksi keuangan menjelang penutupan tahun anggaran. Acara diawali dengan sambutan Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI, Edi Yuniadi, S.E., S.Sos., M.M., CPSAK.

Materi dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan menekankan sejumlah batas waktu penyelesaian transaksi yang harus diperhatikan oleh satuan kerja. Beberapa di antaranya meliputi pendaftaran kontrak atau perubahan data kontrak, pengajuan SPM-LS kontraktual dan nonkontraktual, penyelesaian uang persediaan, serta penggunaan Kartu Kredit Pemerintah yang dibatasi sampai 16 Desember 2026. Bendahara Pengeluaran juga wajib menyetorkan seluruh sisa UP/TUP tunai Tahun Anggaran 2026 paling lambat 31 Desember 2026 pukul 22.00 waktu setempat setelah melakukan pencocokan data dengan KPPN. Ketepatan memenuhi tenggat tersebut diperlukan agar proses pembayaran, pertanggungjawaban, dan penutupan administrasi anggaran tidak melewati jadwal yang telah ditetapkan.

Dalam materi khusus lingkungan Mahkamah Agung, pembahasan mencakup penyelesaian pagu minus, optimalisasi anggaran, disiplin pengelolaan PNBP, serta penyusunan laporan keuangan akhir tahun. Satuan kerja diingatkan untuk menginput seluruh transaksi PNBP Januari sampai Desember 2026 pada SIMARI dan SAKTI, serta menyetorkan PNBP yang diterima pada 31 Desember 2026 ke Kas Negara pada hari yang sama. Pengelola keuangan juga diminta menuntaskan transaksi yang masih menggantung, seperti BAST yang belum ditindaklanjuti dengan SPP atau SP2D, pajak yang belum disetor, dan pencatatan barang atau hibah yang belum diselesaikan. Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan 2026 turut mensyaratkan rekonsiliasi internal dan eksternal, penyelesaian daftar pekerjaan pada MyIntress, serta penyampaian dan pengunggahan laporan melalui aplikasi e-BIMA Mahkamah Agung RI.
Dalam sambutannya, Edi Yuniadi menyampaikan, “Pengelolaan keuangan pada akhir tahun anggaran harus dilaksanakan secara tertib, cermat, dan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan agar seluruh proses pertanggungjawaban dapat diselesaikan dengan baik.” Arahan tersebut menjadi pengingat bagi satuan kerja untuk memperhatikan jadwal penyelesaian transaksi sekaligus memastikan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban. Keikutsertaan Pengadilan Agama Situbondo dalam pembinaan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman aparatur pengelola keuangan terhadap ketentuan LLAT Tahun Anggaran 2026. Dengan memperhatikan materi dan tenggat yang disampaikan, penyelesaian administrasi keuangan diharapkan berjalan akuntabel, tertib, dan tepat waktu.