img-logo img-logo
Mahasiswa Unugiri Bedah Putusan Diska dan Nafkah Anak di PA Bojonegoro, Panmud Hukum: Pengadilan Tidak Boleh Tolak Perkara
Mahasiswa Unugiri Bedah Putusan Diska dan Nafkah Anak di PA Bojonegoro, Panmud Hukum: Pengadilan Tidak Boleh Tolak Perkara
Tanggal Rilis Berita : 20 November 2026, Pukul 09:31 WIB, Telah dilihat 11 Kali
Satuan Kerja : Pengadilan Agama Bojonegoro

Bojonegoro, 19 Nopember 2026 M -  9 Jumadilakhir 1448 H

Dua mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (Unugiri) Fakultas Syariah dan Adab Program Studi Hukum Keluarga Islam mengunjungi Pengadilan Agama Bojonegoro untuk tugas mata kuliah Metode Penelitian Hukum. Kunjungan itu bertujuan untuk menggali data langsung dari pengadilan tentang praktik perkara dispensasi kawin dan nafkah anak pasca perceraian. Rombongan mahasiswa diterima langsung oleh Panitera Muda Hukum (Panmud) PA Bojonegoro, Sandhy Sugijanto, di ruang pelayanan terpadu. Pak Panmud menyambut baik kunjungan itu karena mahasiswa dapat melihat langsung bagaimana hukum bekerja di ruang sidang. Kegiatan ini menjadi jembatan antara teori yang dipelajari di kampus dan praktik yang dijalani para hakim dan aparatur pengadilan.

Mahasiswa pertama mempermasalahkan dan bertanya tentang analisa putusan perkara dispensasi kawin di PA Bojonegoro. Mahasiswa itu bertanya mengapa PA Bojonegoro selalu menerima dan memutuskan semua perkara dispensasi kawin yang diajukan. Pak Panmud menjelaskan bahwa semua perkara memang harus diterima oleh pengadilan karena pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan masyarakat. Dalam persidangan baru diperiksa alat bukti berupa dokumen dan keterangan saksi saksi apakah benar anak yang diajukan perkaranya mengalami keadaan darurat walaupun umurnya kurang dari 19 tahun. Jika kedaruratan itu terbukti maka hakim tunggal akhirnya memberikan penetapan yang dalam amarnya memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya.

Panitera Muda Hukum menyarankan agar mahasiswa tidak hanya meneliti putusan tetapi juga meneliti peran orang tua dalam menjaga anak. Penelitian perlu mendalami bagaimana orang tua mencegah anak bergaul bebas hingga hamil atau berpacaran yang menjurus ke hal hal yang tidak baik. Penelitian juga perlu mengkaji apakah keluarga besar dan masyarakat lingkungan menjalankan perannya dalam pengawasan lingkungan. Langkah dan peran DP3AKB dalam melakukan pencegahan dan menurunkan angka perkawinan anak juga perlu didalami secara mendalam. Peran pemerintah daerah sebagai pihak yang bersinggungan langsung dengan masyarakat juga perlu diteliti agar pencegahan perkawinan anak berjalan nyata.

Mahasiswa kedua bertanya tentang perkara cerai talak yang dalam amarnya menghukum sang ayah untuk tetap memberikan nafkah kepada anaknya pasca bercerai dengan mantan istri. Pak Panmud menjelaskan bahwa pengadilan hanya sebatas memeriksa dan memutus perkara sesuai hukum yang berlaku. Untuk pelaksanaan putusan atau eksekusi khususnya nafkah anak pasca perceraian dapat diajukan ke PA Bojonegoro dengan ketentuan yang sudah diatur. Dalam permohonan eksekusi nafkah anak perlu diteliti obyek milik sang ayah atau mantan suami yang akan diajukan eksekusi agar hasil lelangnya dapat dibayarkan ke anak lewat ibunya. Kejelasan bukti kepemilikan obyek itu dapat ditelusuri ke BPN setempat untuk tanah dan bangunan serta ke Samsat setempat untuk kendaraan roda dua dan roda empat.

Ketua PA Bojonegoro Sutikno, Sutikno, S.Ag, M.H, mengapresiasi kunjungan mahasiswa Unugiri karena penelitian mahasiswa dapat memberi masukan bagi pengadilan dan pemerintah daerah. Beliau menegaskan bahwa dispensasi kawin bukan jalan untuk melegalkan pergaulan bebas melainkan jalan terakhir setelah kedaruratan terbukti di persidangan. Beliau juga menegaskan bahwa nafkah anak pasca perceraian adalah hak anak yang tidak gugur karena perceraian orang tuanya. Manfaat kunjungan ini bagi masyarakat adalah masyarakat semakin paham bahwa pengadilan tidak menolak perkara dan eksekusi nafkah anak dapat diperjuangkan melalui jalur hukum yang jelas. PA Bojonegoro berharap hasil penelitian mahasiswa dapat menjadi bahan penyadaran bagi orang tua keluarga besar masyarakat dan pemerintah daerah untuk bersama mencegah perkawinan anak dan melindungi hak anak. Snd