Mojokerto – 06 April 2023, Berdasarkan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advokasi hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.

“Pos Pelayanan Bantuan Hukum BINA ANNISA sudah menjalin kerjasama dengan Pengadilan Agama Mojokerto sejak 5 tahun terakhir dan siap untuk bersinergi kembali untuk menghasilkan pelayanan yang baik.” Jelas salah satu Petugas Pos Pelayanan Bantuan Hukum BINA ANNISA. Keberadaan Pos Pelayanan Bantuan Hukum ini akan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan untuk dapat berkonsultasi dan mengkonstruksi gugatan atau permohonan mereka dengan baik.

Yang berhak menerima jasa dari Pos Pelayanan Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mempu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon. dan bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma tampa dipungut Biaya. Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan melampirkan :

1.            Mengajukan permohonan secara tertulis/lisan yang berisi sekurang-kurangnya identitas Pemohon dan uraian singkat mengenai pokok permasalahan yang dimohonkan Bantuan Hukum, dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

2.            Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

3.            Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; atau

4.            Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau

5.            Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan.