Pacitan, 24 Agustus 2023. Pengadilan Agama Pacitan diwakili oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Bapak Sekretaris PA Pacitan, menghadiri undangan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pacitan pada acara Bazar UMKM Kemenkeu Satu di Gedung Gasibu Pacitan. Acara yang berlangsung pada Kamis, 24 Agustus 2023 mulai pukul 12.30 s.d. selesai ini merupakan wujud pelaksanaan program Piloting Penguatan dan Pengembangan Peran KPPN melalui Standardisasi Kegiatan Manajemen Keuangan KPPN serta mendukung pemberdayaan UMKM di wilayah Kabupaten Pacitan.
Bapak Bupati Pacitan, Indrata Nur Bayuaji, S.S. beserta wakilnya yaitu Bapak Gagarin, S.Sos. turut hadir membuka acara tersebut. Tak lupa, beliau menyapa para UMKM dan undangan acara ini. Kethek ogleng dan pertunjukan reog Ponorogo persembahan KPP Pratama Ponorogo pun turut disajikan sebelum acara resmi dibuka. Para hadirin terlihat antusias dan menikmati sajian kesenian daerah tersebut.
Pada sambutan yang disampaikan, Bapak Bupati Pacitan menyampaikan bahwa konsep acara ini menarik karena dengan menghadirkan UMKM di Pacitan ini artinya kita mendukung, turut mengenalkan dan memberikan kesempatan untuk unjuk produk-produk andalannya. Produk yang disajikan pun adalah khas dan berasal dari olahan sumberdaya yang ada di Pacitan. Selain produk olahan makanan, terlihat ada stand kerajinan batu alam yang dikemas menjadi perhiasan dan aksesoris. Produk UMKM yang ada sangat menarik dan tentunya dengan harga yang terjangkau.
"Kami senang dengan adanya acara yang mengundang tidak hanya pelaku atau instansi terkait industri UMKM saja melainkan seluruh lapisan masyarakat dan instansi yang ada di Kabupaten Pacitan karena dengan demikian kita turut mengenal, memperhatikan, berpartisipasi, menghidupkan dan mendukung UMKM yang ada di daerah kita berada," ucap Bapak Bupati Pacitan. Kehadiran PA Pacitan dalam hal ini adalah mendukung semangat kebersamaan dalam menghidupkan UMKM tersebut. Meskipun tidak tekait dan terlibat langsung namun PA Pacitan dengan senang hati mendukung program pembangunan pemerintah termasuk industri UMKM.
