Penentuan angka dasar (Baseline) pagu indikatif satuan kerja tahun 2025 harus direncanakan secara matang. Oleh karena itu, Senin (06/11/23) PTA Surabaya menyelenggarakan zoom meeting Usulan Target Kinerja dan Anggaran tahun anggaran 2025. Bertempat di Media Center, Sekretaris Pengadilan Agama Lamongan Syaiful Anwar, S.Ag., M.HP. dan Panmud Gugatan Ahmad Sholihin S.Ag. mengikuti pembinaan secara daring tersebut. Seluruh Panitera, Sekretaris, Kasubag PTIP dan Operator di seluruh satuan kerja di wilayah PTA Surabaya mengikuti pelaksanaan zoom yang dimulai pukul 13.30 WIB tersebut.
Zoom dibuka oleh Sekretaris PTA Surabaya Naffi, S.Ag.,M.H. dengan bacaan basmalah. Lalu, Panitera PTA Surabaya Rusli, S.H., M.H. memberikan sambutannya kepada seluruh peserta zoom. “Harapannya, seluruh satuan kerja tingkat pertama harus berjuang memenuhi target anggaran DIPA 04 yang telah ditentukan. Hal tersebut juga untuk mendukung program yang telah diberikan oleh Dirjen Badilag.” Tegas beliau.
Zoom dilanjutkan dengan pemaparan realisasi anggaran dan program DIPA 04 seluruh satuan kerja oleh Naffi, S.Ag.,M.H. Beliau juga menjelaskan tentang peraturan dan pertimbangan dalam menyusun usulan target kinerja dan anggaran tahun 2025. Usulan target kinerja dibuat berdasarkan realisasi capaian kinerja dan anggaran 3 (tiga) tahun terakhir. Untuk program pembebasan biaya perkara (Prodeo), penghitungan besaran target kinerja dan anggarannya mengacu pada SK Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022.
Di sisi lain, penyusunan usulan target kinerja dan anggaran Sidang di Luar Gedung Pengadilan mengacu pada Surat Keputusan Ketua Muda Uldilag Nomor 01/SK/TUADA-AG/1/2013. Peraturan tersebut digunakan untuk penentuan lokasi pelaksanaan dan jumlah personal tim pelaksana sidang di luar gedung pengadilan. Selain Prodeo dan Sidang Di Luar Gedung, program dan anggaran pada DIPA 04 juga terdapat Sidang Terpadu dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Diharapkan melalui zoom Usulan Target Kinerja dan Anggaran tahun anggaran 2025 ini dapat meningkatkan kualitas perencanaan anggaran pada pengadilan sehingga berpengaruh pada peningkatan mutu kualitas pelayanan yang diberikan kepada para pihak pencari keadilan.
