Bojonegoro, 9/11/2023 – Pada Kamis tanggal 9 November 2023, panitia daerah SKD (Seleksi Kompetensi Dasar) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Mahkamah Agung Republik Indonesia memulai tahap ujian di Universitas Bojonegoro. Panitia daerah terdiri dari gabungan pemimpin dan staf yang berasal dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bojonegoro. Panitia daerah bekerja sama langsung dengan BKN sebagai instansi penyelenggara seleksi CPNS. Panitia yang berjumlah 23 orang dengan penuh semangat bekerja keras untuk memastikan jalannya proses seleksi berlangsung dengan lancar. Pelaksanaan SKD dibagi menjadi dua sesi yaitu sesi 2 yang dimulai pada pukul 09.00 sampai 12.10 WIB dan sesi 3 yang dimulai pada pukul 11.30 sampai dengan 14.40 WIB. Para peserta mulai dari sesi 2 hingga sesi 3 terpantau tertib dan lancar.
Panitia dengan sigap melaksanakan tugasnya masing-masing dengan penuh tanggungjawab mulai dari registrasi peserta hingga pengaturan ruang ujian, semua berjalan dengan lancar. Para panitia juga memberikan pengarahan kepada peserta untuk memastikan proses seleksi berlangsung dengan transparan dan adil. Tidak hanya itu, pada saat peserta sudah memasuki ruang steril, Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro, Drs. H. Karmin, M.H. dan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Ahmad Bukhori, S.H., M.H., berkenan memberikan kata-kata motivasi untuk memberikan semangat kepada peserta seleksi CPNS. Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro selaku Ketua Tim Panitia Daerah menyampaikan, “Setiap melakukan upaya apapun termasuk ujian CPNS ini, jangan lupa meminta doa dari orang tua khususnya Ibu karena doa ibu tidak ada sekat dihadapan Allah Tuhan Yang Maha Esa.“
Seluruh peserta seleksi CPNS tampak bersemangat dan antusias mengikuti ujian SKD. Mereka tampil dengan semangat dan tekad kuat untuk meraih hasil terbaik dalam seleksi ini. Secara keseluruhan, aksi panitia daerah SKD CPNS Mahkamah Agung RI berjalan dengan baik dan lancar. Diharapkan hasil dari seleksi ini akan memunculkan calon-calon CPNS yang berkualitas dan mampu memberikan kontribusi positif bagi Mahkamah Agung dan negara. (yrk)
