Malang – Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dalam meningkatkan kompetensi bendahara penerimaan dan kasir mengadakan sosialisasi pembinaan PNBP di Lingkungan Pengadilan Satker MA wilayah Jawa Timur Tahun Anggaran 2023. Kegiatan ini dilaksanakan di Lobby Ballroom Harris Hotel and Conventions Malang dengan diikuti oleh bendahara penerimaan dan kasir dari 78 Satker Mahkamah Agung RI di Jawa Timur. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 November 2023 sampai dengan 2 Desember 2023 diikuti oleh Nur Dila Alfi Isnindya (sebagai bendahara penerimaan ) dan Muthia Khonsa Putri Sukmawati (sebagai kasir) kegiatan ini diadakan dengan mengundang pemateri dari Dit. PNBP DJA Kemenkeu - Anas Fazri dan Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I/b - Alief Tri Soesanto.
Diawali dengan sambutan yang disampaikan oleh Kepala Biro Keuangan pada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Edy Yuniadi, S.Sos., M.M,. Beliau menjelaskan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Salah satu kelompok PNBP adalah penerimaan yang diterima dari pelayanan yang dilaksanakan pemerintah. Termasuk pelayanan yang kita lakukan kepada masyarakat dipungut PNBP, yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang berada di bawahnya. Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat.
Bapak Edy Yuniadi berpesan “Saya harap kepada seluruh aparatur pengadilan di Jawa Timur untuk meningkatkan pengelolaan PNBP dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban PNBP dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah di tahun ini kita sudah dapat persetujuan langsung dari Ketua Mahkama Agung tentang usulan peningkatan tarif PNBP yang kita pungut untuk kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Mudah-mudahan di tahun depan dana yang bersumber dari PNBP bertambah dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kepada masyarakat agar satker MA di seluruh Indonesia dapat memberikan pelayanan yang lebih prima kepada masyarakat.”, tandasnya.
Selain itu, sebagai wujud apresiasi dalam rangka tercapainya peningkatannya dana terkumpulnya PNBP, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI akan memberikan reward Penghargaan kepada satker Pengadilan yang telah berhasil mengumpulkan dana PNBP terbanyak. Selain itu petugas kasir akan didorong sebagai jabatan fungsional pengelolaan APBN dengan harapan petugas kasir akan melaksanaan tugas nya dalam mengelola PNBP dengan profesional. “Ini merupakan kabar yang baik, karna dengan terkumpulnya dana PNBP kita bisa meningkatkan pelayanan pengadilan yang lebih profesional”, ujarnya. (MKP)
