Jum’at, 19 Januari 2024 Pengadilan Agama Jombang mengikuti rapat yang diselenggarakan secara daring. Kegiatan tersebut berdararkan Surat Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI, Nomor 116/BUA.3/UND.KU2.1/I/2024 tanggal 17 Januari 2024, perihal Undangan Rapat Pendahuluan Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 (Unaudited). Rapat dimulai Pukul 09.00 WIB melalui aplikasi Zoom Meeting yang diikuti oleh seluruh satuan kerja Mahkamah Agung.
Bertempat di ruang Kesekretariatan Pengadilan Agama Jombang, rapat diikuti oleh Fathul Mubin, S.HI selaku Kasubag PTIP. Adapun yang membuka kegiatan ialah Bapak Edi Yuniadi selaku Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan “Rapat hari ini berkaitan dengan adanya monitoring beberapa Satker yang sudah melewati batas pelaporan yang seharusnya dan belum ada aporan tindak lanjutnya ke kami” ucapnya.
Dalam rapat tersebut, Bapak Edi Yuniadi berharap kepada seluruh satuan kerja agar dapat menyampaikan apa yang menjadi kendala. Sehingga, kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Jika terdapat kesulitan, Biro Keuangan berkomitmen akan membantu utuk berkoordinasi dengan pihak terkait. Apabila tidak ada laporan, maka beliau menganggap bahwa masalah tersebut adalah kesalahan dari satker yang bersangkutan. Akan tetapi bila itu berhubungan dengan kementerian lain, maka Biro Keungan akan memberikan waktu atau dispensasi dan membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
Dalam penyampaiannya, beliau juga merasa sangat bangga kepada beberapa satuan kerja yang telah memberikan kontribusinya sehingga bisa terwujudnya laporan keuangan yang akurat. Adapun Korwil terbaik dalam penyelesaian dan monitoring data keuangan dan barang milik negara dibagi dalam tiga kategori, yang meliputi: Korwil Besar yang membawahi 79 Satker adalah Korwil PT Surabaya; Korwil Sedang yang membawahi 36 Satker adalah Korwil PTA Sumatera Barat; dan Korwil Kecil yang membawahi 14 Satker adalah Korwil PTA Jogjakarta. Dari korwil yang berprestasi ini, beliau akan mengusulkan reward yaitu dengan memperhatikan dan mangutamakan usulan yang diajukan. Terdapat pula Korwil yang perlu mendapat perhatian dan perlu ditingkatkan dalam koordinasi, responsif dan penelahaan serta monitoring datanya antara lain: Korwil Ambon, PTA Ambon; Korwil Lampung, PTA Bandar Lampung; Korwil Sulawesi Tengah, PTA Palu; Korwil Kalimantan Tengah, PT Palangkaraya; dan Korwil Sumatera Selatan, PT Palembang.
Diakhir rapat, sebagai closing statement, beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan agar seluruh satuan kerja dibawah Mahkamah Agung RI bisa menyajikan Laporan Keuangan yang berkualitas, transparan dan akuntanbel. Dan perlu diingat bahwa dari beberapa korwil yang kurang baik supaya meningkatkan kinerjanya. Dan yang telah berprestasi agar menjaga dan terus berprestasi di tahun-tahun berikutnya demi pelaporan yang berkualitas (Tim_TI_ PA.Jbg)