SURABAYA – Sebanyak sembilan calon hakim (cakim) yang sedang menjalani magang di Pengadilan Agama Surabaya, mulai tanggal 4 Maret hingga 10 Maret 2024, mendapatkan pelatihan intensif terkait tata kelola kepegawaian. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan mereka dalam aspek administratif dan manajemen sumber daya manusia di lingkungan peradilan. Materi yang diberikan meliputi pengisian data lengkap di Sistem Informasi Kepegawaian (Sikep), termasuk pengelolaan Surat Keputusan, ijazah, penghargaan, dan dokumentasi penting lainnya.
Dalam sesi pelatihan hari sebelumnya, para cakim dibekali dengan pengetahuan mengenai hak-hak Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti pensiun, cuti, kenaikan pangkat, dan kenaikan gaji berkala. Mereka juga diajarkan tentang pentingnya presensi dalam Sikep untuk pengajuan remunerasi melalui aplikasi Komdanas, sebuah langkah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi administratif. Kegiatan ini menunjukkan komitmen Pengadilan Agama Surabaya dalam mempersiapkan calon hakim yang tidak hanya unggul dalam pengetahuan hukum, tapi juga dalam pengelolaan administratif dan kepegawaian.
Selain tata kelola kepegawaian, para calon hakim juga akan diberikan materi tambahan mengenai berbagai aspek penting lainnya. Materi tersebut mencakup tata kelola keuangan, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), kearsipan perkara, hingga administrasi mediasi, yang semuanya esensial untuk pengelolaan pengadilan yang efisien dan efektif. Program pelatihan ini diharapkan dapat membekali calon hakim dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif untuk mendukung kinerja mereka di masa depan.
Melalui serangkaian pelatihan ini, Pengadilan Agama Surabaya berupaya meningkatkan standar profesionalisme dan kualitas layanan kepada masyarakat. Inisiatif pelatihan komprehensif bagi calon hakim ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat sistem peradilan agama di Indonesia. Diharapkan, dengan pengetahuan dan keterampilan yang lebih luas, para calon hakim dapat berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan sistem peradilan yang adil, transparan, dan akuntabel.
