Senin, 25 Maret 2024, Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Sosialisasi Admnistrasi Kepegawaian. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui Aplikasi Zoom Meeting dan disiarkan secara langsung melalui Badilag TV dimulai pukul 08.30 WIB. Hadir pada kegiatan tersebut, Ketua PA Kab. Malang – Drs. H. Misbah, M.H.I., Wakil Ketua – Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H., Panitera – Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H., Plt. Sekretaris – Buyung Tumanggor, S.Kom beserta seluruh tenaga teknis PA Kab. Malang bertempat di Media Center PA Kab. Malang.
Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan surat Direktorat Jenderal Peradilan Agama Nomor 607/DJA/HM2.1.1/III/2024 tanggal 19 Maret 2024. Acara tersebut mengangkat tema Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian dan Pensiun Tenaga Teknis Panitera dan Jurusita Peradilan Agama Tahun 2024. Acara yang diikuti oleh seluruh Pimpinan Pengadilan Agama diseluruh Indonesia ini diselenggarakan memperhatikan ketentuan terbaru terkait Aparatur Sipil Negara dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Acara tersebut dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama – Drs. H. Muchlis, S.H., M.H. yang baru dilantik beberapa waktu lalu. Materi yang disampaikan pada kesempatan tersebut yakni Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) – Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan dan Penyelesaian Administrasi Pemberhentian Dan Pensiun-Status, yang kedua adalah kedudukan kepegawaian yang juga disampaikan oleh BKN – Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian. Materi selanjutnya yakni tentang kebijakan Biro Kepegawaian yang disampaikan oleh Plt. Karo Kepegawaian dan materi terakhir yakni Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tentang Tenaga Teknis Panitera dan Jurusita yang disampaikan oleh Para Kasubdit pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis.
Sosialisasi ini dilaksanakan untuk memenuhi arahan presiden tentang reformasi birokrasi. Arahan tersebut terdiri dari tiga poin yakni birokrasi yang berdampak dirasakan langsung masyarakat, Reformasi Birokrasi bukan tumpukan kertas dan birokrasi lincah dan cepat. Dengan dilaksanakan sosialisasi ini diharapkan Instansi dapat meningkatkan pelayanan kepegawaian khusus kenaikan pangkat dan memberikan penghargaan kepada PNS atas prestasi kerja & pengabdian kepada negara.
