Berita Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
SOSIALISASI PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DIPA 01 BUA RKA-K/L TAHUN ANGGARAN 2023 MA-RI
Tanggal Rilis Berita : 14 Juni 2022, Pukul 22:02 WIB, Telah dilihat 135 Kali

Surabaya – Humas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengikuti sosialisasi petunjuk teknis penyusunan DIPA 01 BUA RKA-K/L Tahun Anggaran 2023 Mahkamah Agung RI di Ruang Sekretaris PTA Surabaya. Acara ini diikuti oleh Plh. Sekretaris dan jajaran Perencanaan Tingkat Banding dan Tingkat pertama 4 Lingkungan Peradilan, Selasa (14/6). 

2

Acara dimulai oleh laporan dari ketua panitia acara sosialisasi petunjuk teknis penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2023 Mahkamah Agung RI yang disampaikan oleh Kepala bagian bimbingan dan Monitoring. Beliau melaporkan terkait pelaksanaan sosialisasi ini diikuti oleh 942 Satuan kerja yang tergabung dalam virtual zoom meting. Acara ini juga dihadiri oleh pejabat dilingkungan BUA Mahkamah Agung RI, narasumber direktorat jenderal anggaran kementerian anggaran dan badan pengawasan MA ARI.

3

Pembukaan acara sosialisasi ini dibuka secara resmi oleh Plh. Sekretaris Mahkamah Agung RI - bapak Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. menyampaikan segera merealisasi belanja modal dan belanja barang yang telah diberikan kepada satuan kerja. Untuk dapat Menyusun RKA K/L dengan baik. Kita harus mampu menguasai dasar hukumnya. UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara sebagai dasar penyusunan RKA KL selain itu UU nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional. Dua dasar hukum ini menjadi sumber penyusunan RKA KL TA 2023. Mahkamah agung telah menyampaikan rancangan anggaran dengan jumlah Rp. 17,6 T”, ungkapnya.

4

Selanjutnya pengarahan dan pemaparan kebijakan penganggaran Mahkamah Agung RI  yang disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi menyampaikan bahwa penyerapan anggaran Mahkamah Agung RI per tanggal 13 Juni 2022 mencapai 41,11%, dari penyerapan tersebut tentunya pagu anggara yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan 11,8 T masih ada sisa dana per hari ini 7,07 T. Artinya ada ketidakseimbangan penyerapan anggaran tersebut, untuk itu pekerjaaan yang sudah terealisasi agar segera dilakukan penarikan dana ke KPPN”, ungkapnya. Selain itu disesi terakhir dilakukan pemaparan dari kementerian keuangan dan badan pengawasan MA RI. (one/dzom)

Belum ada komentar, jadilah yang pertama Komentar !