Kraksaan – Senin, 21 Juli 2025 | Sekretaris Pengadilan Agama Kraksaan, Abdul Kodir, S.Ag., M.M., mengikuti kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Administrasi Barang yang Bersumber dari Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kegiatan ini diselenggarakan secara daring oleh Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, dan diikuti dari ruang Media Center PA Kraksaan, mulai pukul 13.30 WIB. Sosialisasi ini diikuti oleh para sekretaris dari 281 satuan kerja (satker) sebagaimana tercantum dalam undangan resmi.
Kegiatan dibuka secara langsung oleh Kepala Biro Keuangan MA RI, Edi Yunaidi, S.E., S.Sos., M.M., CPSAK. Dalam sambutannya, Edi Yuniadi menegaskan komitmen Mahkamah Agung RI dalam pengelolaan dana PNBP secara transparan dan akuntabel. “Seluruh dana PNBP akan dikembalikan kepada satuan kerja untuk mendukung peningkatan pelayanan publik di lingkungan peradilan, pemenuhan sarana dan prasarana, serta peningkatan kompetensi SDM PNBP. Kami juga memberikan perhatian khusus bagi satker di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T),” ujarnya.
Dalam pemaparan yang disampaikan, ditekankan bahwa satuan kerja penerima barang hasil pengadaan yang didanai dari PNBP wajib melakukan pemeriksaan secara cermat. Hal ini mencakup verifikasi kesesuaian spesifikasi teknis, jumlah barang yang diterima, serta memastikan bahwa seluruh barang berada dalam kondisi baik sebelum dilakukan proses serah terima kepada pengguna barang. Lebih lanjut, penjelasan teknis terkait perencanaan dan pelaksanaan penggunaan dana PNBP akan dipaparkan secara rinci oleh Muhammad Ali Zaki, S.H., M.H., selaku Kepala Sub Bagian PNBP Peradilan Badan Urusan Administrasi MA RI.
Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan oleh Kepala Sub Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak Peradilan Badan Urusan Administrasi MA RI, Muhammad Ali Zaki, S.H., M.H., yang membahas perencanaan penggunaan Dana PNBP. Dalam pemaparannya, beliau menjelaskan bahwa penggunaan dana PNBP, baik yang telah diusulkan maupun yang akan diusulkan, difokuskan pada pengadaan belanja modal, khususnya penambahan aset untuk mendukung operasional satuan kerja. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para sekretaris satker terkait mekanisme administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan barang yang bersumber dari dana PNBP, guna mendukung pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
