Pranata Komputer Pengadilan Agama Situbondo, Andini Salsabila, S.T., mengikuti Webinar Kecerdasan Artifisial: Strategi Implementasi Agentic AI pada Lingkup Pemerintah pada Selasa, 7 Oktober 2025. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Teknologi, Data, dan Informasi (BTDI) bekerja sama dengan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Acara berlangsung secara daring melalui kanal YouTube PPKASN Kemensetneg dan diikuti oleh berbagai instansi pemerintahan di seluruh Indonesia. Webinar ini menghadirkan narasumber utama Prof. Yudho Giri Sucahyo, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia.
Dalam paparannya, Prof. Yudho menjelaskan bahwa perbandingan antara AI dan manusia perlu dipahami secara mendalam agar penerapannya tetap beretika dan efektif. Menurutnya, sistem AI unggul dalam memproses data dalam jumlah besar, mendeteksi pola, dan menghasilkan variasi ide. Namun, manusia tetap berperan penting dalam pengambilan keputusan, terutama yang memerlukan intuisi, empati, dan penilaian etis. “AI bisa bekerja cepat dan efisien, tapi manusia punya dimensi moral dan tanggung jawab yang tidak bisa digantikan,” terang Prof. Yudho.
Selain membahas potensi, Prof. Yudho juga menyoroti risiko etika dan operasional dari penggunaan AI. Risiko etika meliputi isu privasi, bias, dan pengawasan invasif (invasive surveillance) yang bisa menimbulkan ketimpangan sosial. Sementara itu, risiko operasional seperti ancaman siber, halusinasi data, serta ketergantungan berlebihan pada sistem AI juga perlu diantisipasi. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan AI tanpa pengawasan manusia,” tegasnya. Ia mengingatkan pentingnya kebijakan keamanan dan tata kelola yang kuat agar teknologi ini tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
Webinar ini juga membahas peluang implementasi AI di pemerintahan yang sangat luas. Di antaranya adalah pemanfaatan AI untuk administrasi perpajakan, manajemen keuangan publik, penyusunan regulasi, hingga reformasi aparatur negara. Selain itu, AI dapat berperan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ), pemberantasan korupsi, peningkatan partisipasi publik, serta perancangan layanan publik berbasis data. “Dengan pendekatan yang tepat, AI dapat mempercepat transformasi digital birokrasi,” ujar Prof. Yudho. Pemerintah diharapkan mampu memanfaatkan AI sebagai alat bantu strategis dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik.
