Sekretaris Pengadilan Agama Pamekasan, Bapak Trimo, S.H., M.H., bersama Kasubag Umum Keuangan, Siti Halimah, S.H., dan Staf Pengadilan Agama pamekasan, Nabila Rifda Darmawanti, S.EI., menghadiri rapat Zoom meeting Langkah – Langkah Akhir Tahun 2025 pada Kamis (30/10/2025). Kegiatan ini diikuti berdasarkan undangan dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan nomor surat 5683/SEK.PTA.W13-A/KU.01/X/2025. Kegiatan ini diikuti Tim Kesekretariatan di Ruang Media Center Pengadilan Agama Pamekasan pada pukul 13.00 WIB.
Acara ini diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai tindak lanjut dari arahan Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI Nomor 1676/BUA.3/BUA.KU1.1/X/2025. Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini agar tertib administrasi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Mahkamah Agung tahun 2025. Acara dibuka oleh Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Surabaya – Bapak Dr. Naffi, S.Ag., M.H.
Kegiatan ini menekankan pentingnya kesiapan satuan kerja dalam menghadapi penutupan tahun anggaran, serta memastikan seluruh pelaksanaan kegiatan dan pelaporan keuangan berjalan sesuai ketentuan. Melalui rapat ini, satuan kerja diharapkan dapat mengoptimalkan serapan anggaran, memperbaiki administrasi, serta menjaga akurasi dalam penyusunan laporan keuangan. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai koordinator wilayah juga memberikan arahan agar proses pelaporan dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
Kehadiran Jajaran Pengadilan Agama Pamekasan dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen untuk menjaga ketertiban administrasi dan memastikan pengelolaan anggaran yang akuntabel. Sekretaris Pengadilan Agama Pamekasan, Bapak Trimo, S.H., M.H., menegaskan “Dengan rapat persiapan akhir tahun ini, kami dapat memahami lebih mendalam terhadap langkah-langkah penyelesaian akhir tahun sehingga anggaran tepat sasaran”. Melalui sinergi dan ketelitian dalam penggunaan anggaran, diharapkan langkah-langkah strategis dalam pemenuhan kebutuhan satker dapat berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran, sehingga mendukung pelayanan peradilan yang lebih efektif dan transparan.(ril79)
