Lumajang - Panitera Pengadilan Agama Lumajang, Bapak H. Khadimul Huda, S.H., M.H., mengikuti kegiatan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Bagi Panitera Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Balairung Lantai 1 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta. Acara dimulai pada hari Jumat, 31 Oktober 2025, pukul 08.00 WIB.
Pembinaan ini disampaikan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. Sunarto, S.H. M.H., beliau menyampaikan, pembinaan para panitera pengadilan seluruh Indonesia guna meningkatkan integritas, profesionalitas dan rasa memiliki terhadap lembaga peradilan. Rasa memiliki lembaga, memberikan dampak positif dalam melaksanakan tugas bukan hanya sebatas melaksanakan kewajiban, melainkan adanya rasa kebanggaan sebagai insan peradilan. Sehingga menjadi sumber semangat untuk bekerja dengan hati, berintegritas dan memberikan yang terbaik bagi lembaga peradilan, ungkap Ketua Mahkamah Agung RI.
Selain itu, dalam pembinaan tersebut juga ditekankan pentingnya sinergi antara pimpinan dan seluruh aparatur peradilan. Prof. Dr. Sunarto, S.H. M.H. menegaskan bahwa pimpinan MA sebagai pimpinan seluruh pengadilan agar selalu memperhatikan kesejahteraan seluruh aparat pengadilan. Beliau juga selalu mengingatkan agar menjunjung tinggi etika profesi untuk bertindak sehari-hari dan menjaga integritas lembaga peradilan. Selain itu juga meningkatkan pelayanan publik, menjaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat.
Lebih lanjut, Ketua Mahkamah Agung RI berharap Panitera pengadilan seluruh Indonesia dapat bertransformasi menyesuaikan perkembangan revolusi industri 5.0, dengan tetap menjaga integritas dan akuntabilitas kinerja. Selain itu, beliau berharap agar selalu berupaya meningkatkan kompetensi diri dengan dilandasi nilai & moral. Menanggapi hal tersebut, Panitera PA Lumajang, H. Khadimul Huda, S.H., M.H., menyampaikan, “Kami akan terus berkomitmen tetap menjaga integritas dan akuntabilitas kinerja di PA Lumajang, sesuai dengan arahan Ketua Mahkamah Agung RI, demi mewujudkan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel.”
