Malang, 12 November 2025. Dalam rangka memperkuat tata kelola dan tertib administrasi keuangan, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menghadiri Rapat Pembahasan Kendala Revisi Anggaran yang diselenggarakan oleh Biro Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom Meeting dan diikuti oleh satuan kerja peradilan dari seluruh Indonesia. Rapat bertujuan untuk menyamakan pemahaman terkait mekanisme revisi anggaran, serta mengidentifikasi kendala teknis yang dihadapi satuan kerja di lapangan. Partisipasi PA Kab. Malang dalam kegiatan ini menjadi bentuk komitmen dalam mendukung pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.
Dalam kegiatan tersebut, PA Kab. Malang diwakili oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan – Junaidi Syampurno, S.H., beserta Penelaah Teknis Kebijakan – Dhimas Adityarahman P., S.Ak.. Keduanya mengikuti rapat secara daring dari Ruang Media Center PA Kabupaten Malang. Rapat membahas berbagai hal teknis, mulai dari proses revisi anggaran, sinkronisasi data, hingga pemutakhiran laporan keuangan berbasis aplikasi SAKTI. Para peserta juga berkesempatan menyampaikan masukan dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan anggaran di masing-masing satuan kerja.
Kepala Sub Bagian PTIP - Junaidi Syampurno, S.H., menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat dalam memperkuat pemahaman teknis pengelolaan keuangan di satuan kerja. “Rapat ini memberikan arahan yang jelas dalam menyelesaikan kendala revisi anggaran, sekaligus menegaskan pentingnya koordinasi dan ketelitian dalam setiap tahapan administrasi keuangan,” ujarnya. Beliau menambahkan bahwa sinergi antara satuan kerja dan Biro Keuangan MA RI merupakan kunci untuk menjaga keakuratan pelaporan dan efektivitas pelaksanaan anggaran.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, PA Kab. Malang menegaskan komitmennya dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang tertib, efisien, dan berintegritas. Evaluasi dan bimbingan dari Biro Keuangan MA RI diharapkan dapat menjadi pedoman bagi satuan kerja dalam meningkatkan kinerja perencanaan dan pelaporan anggaran. Langkah ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI. Dengan tata kelola keuangan yang baik, PA Kab. Malang siap berkontribusi dalam mewujudkan lembaga peradilan yang modern, transparan, dan akuntabel.
