Presiden Joko Widodo melalui pidato pada Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyampaikan agar Mahkamah Agung Republik Indonesia tetap konsiten dalam memperkuat akses keadilan bagi kelompok rentan yaitu perempuan, anak, dan penyandang disabilitas melalui penguatan peraturan, layanan, dan akses disabilitas di setiap lini pengadilan. Menindaklanjuti hal tersebut, pada Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2022, Mahkamah Agung RI mengangkat tema “Memperkuat akses keadilan bagi kelompok rentan melalui penguatan peraturan layanan dan akses disabilitas di setiap lini pengadilan”.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Berdasarkan hal tersebut maka penyandang disabilitas berhak atas penyediaan sarana aksesibilitas yang menunjang kemandiriannya, kesamaan kesempatan dalam pendidikan, kesamaan kesempatan dalam ketenagakerjaan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur dengan luas wilayah daratan sebesar 5782,40 km2 dengan angka penduduk miskin sebesar 8% (Laporan BPS Kab. Banyuwangi 2022). Namun pengguna layanan perkara tanpa biaya (prodeo) hanya 2% dari total perkara yang masuk. Hal ini tidak berbanding lurus dengan persentase pengguna layanan prodeo yang setidaknya mendekati angka kemiskinan di 8%. Dengan luas wilayah yang sangat besar, sangatlah tidak efektif apabila masyarakat harus datang ke kantor Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas IA hanya untuk memperoleh informasi terkait persyaratan dan alur pendaftaran perkara tanpa biaya (prodeo), terutama bagi kelompok penyandang disabilitas.
Untuk itu, salah satu CPNS Pengadilan Agama Banyuwangi, Yusuf Bachtiar S.EI. membuat video animasi Si Deo untuk memberikan layanan informasi perkara tanpa biaya (prodeo) yang ramah penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A.
