Surabaya, 21 Januari 2026 - Keamanan digital kini menjadi tantangan nyata di tengah percepatan transformasi birokrasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Kepercayaan diri berlebih dalam memahami dunia digital justru dapat membuka celah risiko baru, terutama bagi aparatur pemerintah yang sehari-hari berhadapan dengan data dan sistem. Kesadaran kolektif untuk waspada menjadi kunci penting dalam menjaga integritas dan keamanan institusi.
Dalam konteks tersebut, Pengadilan Agama Surabaya mengikuti webinar Pencegahan Scam dan Kejahatan Siber di Lingkungan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Pengurus KORPRI Nasional Pusat pada Rabu, 21 Januari 2026. Kegiatan ini diikuti oleh Yulianti Nur Setyaningtyas, S.Psi., di ruang kesekretariatan PA Surabaya pukul 09.00 WIB. Webinar ini dibuka oleh Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., yang memaparkan statistik ASN per Januari 2026 sebagai gambaran tantangan dan potensi aparatur negara ke depan.
Narasumber dari Setjen DP KORPRI Nasional Pusat mengungkapkan data yang cukup mengkhawatirkan, yakni lebih dari sepertiga penduduk dewasa Indonesia pernah mengalami penipuan dalam kurun waktu 12 bulan terakhir. Disampaikan pula bahwa tingkat kepercayaan diri yang tinggi terhadap kemampuan digital sering kali menjadi blind spot yang dimanfaatkan pelaku kejahatan siber. “Semakin merasa paham dan pintar, justru semakin besar risiko menjadi target penipuan yang semakin canggih,” ungkap narasumber dalam paparannya.
Melalui keikutsertaan dalam webinar ini, PA Surabaya berkomitmen untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan literasi digital aparatur. Yulianti Nur Setyaningtyas menyampaikan bahwa materi yang disampaikan sangat relevan dengan kondisi saat ini. “Webinar ini membuka perspektif kami bahwa pencegahan scam tidak cukup dengan pengetahuan teknis, tetapi juga dengan sikap waspada dan tidak overconfidence dalam dunia digital,” ujarnya.
