Pengadilan Agama Bondowoso menyelenggarakan rapat dinas pada Selasa (27/1) sebagai langkah awal koordinasi di tahun berjalan. Pertemuan yang dimulai pada pukul 14.00 WIB ini dihadiri secara lengkap oleh seluruh Hakim serta Aparatur Pengadilan Agama Bondowoso. Agenda utama rapat difokuskan pada evaluasi mendalam terhadap capaian kinerja organisasi selama Triwulan IV tahun 2025. Seluruh jajaran menyimak dengan saksama setiap poin evaluasi untuk memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga dengan optimal.
Pimpinan Pengadilan Agama Bondowoso memberikan arahan strategis mengenai target kerja yang harus segera dituntaskan dalam waktu dekat. Ketua Zainal Arifin, S.Ag., M.H., bersama Wakil Ketua Dra. Hj. Noor Aini, menekankan pentingnya penyelesaian dokumen diawal tahun seperti SAKIP. Selain itu, Panitera As'ari, S.H., menekankan kepada petugas survei untuk mengejar target survei kepuasan masyarakat pada akhir Januari dan Sekretaris Pengadilan Agama Bondowoso, Akhmadi, S.H., turut menjabarkan rencana realisasi anggaran yang akan dikerjakan selama tiga bulan ke depan. Fokus utama dari instruksi tersebut adalah akselerasi program kerja agar seluruh target tahunan dapat tercapai sesuai rencana.
Dalam sesi pengarahan, Ketua Pengadilan Agama Bondowoso memberikan peringatan keras terkait integritas seluruh aparatur tanpa terkecuali. "Kita harus bersatu untuk tolak KGSP, yakni korupsi, gratifikasi, suap, dan pungutan liar, demi menjaga martabat pengadilan di mata publik," tegas Zainal Arifin dalam pernyataannya. Beliau menekankan bahwa profesionalisme kerja tidak akan berarti jika dicoreng oleh praktik-praktik yang melanggar hukum dan etika. Komitmen anti-KGSP ini diharapkan menjadi landasan utama bagi setiap pegawai dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.
Kegiatan rapat dinas ini diakhiri dengan penegasan kembali mengenai pentingnya disiplin kerja dan sinergi antar unit. Pimpinan berharap seluruh jajaran tetap konsisten menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan bersama. Melalui evaluasi berkala ini, kendala teknis yang muncul di lapangan diharapkan dapat segera diatasi dengan solusi yang tepat sasaran. Semangat transparansi dan akuntabilitas menjadi penutup diskusi dalam upaya membawa Pengadilan Agama Bondowoso menuju wilayah bebas korupsi.
