Perempuan dan anak merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai permasalahan sosial maupun hukum, seperti kekerasan, perkawinan anak, perceraian, penelantaran, hak pengasuhan anak, perwalian, hingga pemenuhan hak identitas hukum. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas merupakan kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat, termasuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak secara adil, cepat, mudah, serta berkeadilan. Dalam pelaksanaannya, upaya tersebut memerlukan sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah dengan lembaga peradilan guna memastikan terselenggaranya pelayanan yang terpadu, efektif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi masyarakat.
Hal tersebut yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Probolinggo dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kota Probolinggo pada Jum’at, 10 Juli 2026. Pengesahan sinergitas tersebut berkaitan dengan Peningkatan Penyelenggaran Pelayanan Publik, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak di Kota Probolinggo. Bertempat di Bromo View Problinggo, penandatanganan MoU dilaksanakan oleh Wali Kota Probolinggo (dr. Aminuddin) dan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo (Achmad Fausi).
Dalam sesi kata sambutan, Wali Kota Probolinggo mengatakan bahwa pelaksanaan kerjasama dengan PA Probolinggo berjalan sangat baik dan berdampak positif bagi kemajuan Kota Probolinggo. Salah satu bentuk kerjasama dengan PA Probolinggo adalah AMIN SIGAPP yang bergerak di bidang pencegahan pernikahan dini baru-baru ini mendapatkan penghargaan dari PPPA Award Jawa Timur dan Radar Bromo Award. Selain itu, inovasi lainnya yakni TOP CERDIK juga mendapat tanggapan positif khususnya dari pasangan cerai karena keterampilan yang diajarkan juga dapat menjadi salah satu mata pencaharian baru dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.
Beliau juga memaparkan bahwa per tahun 2026, indeks ekonomi Kota Probolinggo meningkat dari 5,1 menjadi 6,81 dan menempati 7 besar se-Jawa Timur. Tentu hal tersebut merupakan angin segar mengingat program kerja yang disusun berfokus pada pembangunan perekonomian, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas pendidikan. “Apa yang kita lakukan betul-betul bisa terwujud dan memberikan manfaat bagi Kota Probolinggo khususnya di bidang ekonomi”, ujar Beliau.
Hal tersebut turut diamini oleh Ketua PTA Surabaya (Zulkarnain) yang menyatakan jika Kota Probolinggo sudah masuk dalam kategori Kota Layak Anak dikarenakan adanya penurunan perkawinan anak serta peningkatan pencatatan pernikahan pada pasangan berusia lanjut. Sementara itu, dalam sesi interview di sela-sela coffee break, Ketua PA Probolinggo menegaskan bahwa sinergitas tersebut merupakan salah satu komitmen PA Probolinggo dalam pemenuhan hak perempuan dan anak khususnya pasca perceraian. “Dengan adanya kerja sama tersebut, diharapkan tercipta penyelenggaraan pelayanan publik yang semakin efektif, responsif, inklusif, dan berkeadilan, sehingga mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum, memperkuat perlindungan perempuan dan anak”, tukas Beliau. Tim Medsos
