Sumenep — Ketua Pengadilan Agama Kangean melaksanakan kunjungan silaturahim dan koordinasi ke Pengadilan Agama Sumenep pada Rabu, 29 Juli 2026. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Pengadilan Agama Sumenep tersebut dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Sumenep Dr. M.Syaefuddin, S.H.I., M.Sy., Panitera Imran Saleh, S.H., dan Sekretaris PA Sumenep Elly Kusdiana Hobaidah, S.Ag. sebagai bagian dari upaya memperkuat komunikasi kelembagaan serta menyelaraskan kebijakan strategis dalam penyelenggaraan layanan peradilan.
Baca Juga : Menyatukan Gagasan, Menguatkan Peradilan ! PA Kangean Hadiri Rapat Koordinator Madura
Silaturahim ini menjadi forum koordinasi yang produktif untuk membahas sejumlah agenda penting yang berkaitan dengan penguatan tata kelola administrasi perkara dan perlindungan hak-hak masyarakat pencari keadilan. Dua isu utama yang menjadi fokus pembahasan adalah penyusunan Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai Panjar Biaya Perkara antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, serta pembahasan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pengadilan Agama dan Pemerintah Daerah mengenai pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.
Dalam suasana yang hangat dan penuh semangat kolaborasi, kedua satuan kerja bertukar pengalaman mengenai praktik terbaik dalam pengelolaan administrasi perkara, harmonisasi kebijakan lintas lembaga, serta penguatan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk mendukung perlindungan kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak setelah putusnya perkawinan.

Ketua Pengadilan Agama Kangean Imdad, S.H.I., M.H. menyampaikan bahwa koordinasi antarsatuan kerja merupakan bagian penting dari upaya membangun kesamaan persepsi dalam memberikan pelayanan hukum yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Silaturahim ini tidak hanya mempererat hubungan kelembagaan, tetapi juga menjadi ruang berbagi pengalaman dan merumuskan solusi atas berbagai kebutuhan pelayanan hukum. Melalui koordinasi yang baik, kita dapat menghadirkan kebijakan yang lebih selaras dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pencari keadilan,” ujar Ketua Pengadilan Agama Kangean.
Menurutnya, pembahasan mengenai SKB panjar biaya perkara menjadi langkah strategis untuk menciptakan keseragaman mekanisme administrasi yang memberikan kepastian bagi para pencari keadilan, khususnya pada perkara-perkara yang memerlukan koordinasi antara lingkungan peradilan agama dan peradilan umum.
Selain itu, pembahasan mengenai penyusunan Nota Kesepahaman dengan pemerintah daerah dinilai sebagai langkah progresif dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak pasca perceraian. Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan hak-hak yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan dapat lebih efektif dipenuhi melalui dukungan lintas sektor.

Forum koordinasi juga membahas berbagai aspek teknis implementasi kerja sama, mekanisme koordinasi antarlembaga, serta peluang pengembangan program bersama yang dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum dan perlindungan sosial.
Pertemuan berlangsung dalam suasana konstruktif dengan semangat saling mendukung antar-satuan kerja. Di akhir kegiatan, kedua belah pihak menyatakan komitmen untuk terus memperkuat komunikasi, meningkatkan koordinasi, serta mengembangkan inovasi pelayanan yang sejalan dengan arah kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Melalui silaturahim dan koordinasi ini, Pengadilan Agama Kangean dan Pengadilan Agama Sumenep kembali menegaskan bahwa kolaborasi yang kuat antarinstansi merupakan fondasi penting dalam mewujudkan peradilan yang modern, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat perlindungan hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak pasca perceraian. (mnj/ly)