PA Situbondo Ikuti Webinar Pengawasan NSPK Manajemen ASN tentang Pemberhentian

Tanggal Rilis Berita : 13 November 2026, Pukul 09:26 WIB, Telah dilihat 2 Kali
Satuan Kerja : Pengadilan Agama Situbondo

Pegawai Pengadilan Agama Situbondo, Jefri Yulianto, S.Pd., mengikuti webinar bertajuk “Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN terhadap Pemberhentian” pada Kamis, 12 November 2026. Kegiatan berlangsung secara daring dan diikuti dari Ruang Kesekretariatan Pengadilan Agama Situbondo dengan Yuwono sebagai narasumber. Pembahasan berfokus pada pengawasan penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam proses pemberhentian, baik dari status Aparatur Sipil Negara maupun dari jabatan. Materi tersebut memberikan pemetaan mengenai jenis pemberhentian, alasan yang mendasarinya, serta aspek kepatuhan yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kepegawaian.

Dalam pemaparan materi, pemberhentian dari ASN dibedakan menjadi pemberhentian sementara dan pemberhentian ASN. Pemberhentian sementara antara lain dapat diberlakukan ketika seorang ASN menjadi tersangka dan ditahan atau diangkat sebagai pejabat negara maupun komisaris. Sementara itu, pemberhentian dari ASN mencakup sejumlah alasan, seperti atas permintaan sendiri, meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi, tidak cakap secara jasmani atau rohani, serta dijatuhi hukuman disiplin berat. Materi juga mencantumkan alasan lain berupa tindak pidana tertentu, keterlibatan dalam partai politik, tidak melapor setelah menjalani cuti di luar tanggungan negara atau tugas belajar sesuai ketentuan, serta penggunaan ijazah palsu.

Webinar turut menjelaskan pemberhentian dari jabatan yang berbeda dengan pemberhentian dari status ASN. Pembebasan sementara dari tugas jabatan dapat dilakukan dalam proses pemeriksaan disiplin terhadap dugaan pelanggaran berat, sedangkan pemberhentian dari jabatan dapat berkaitan dengan hukuman disiplin, penilaian kinerja, pengunduran diri, perampingan organisasi, tidak terpenuhinya persyaratan jabatan, maupun pengangkatan pada jabatan lain. Alasan pemberhentian dari jabatan juga mencakup meninggal dunia, perubahan organisasi, kondisi kesehatan atau kualifikasi yang tidak lagi memenuhi persyaratan, serta cuti di luar tanggungan negara dan tugas belajar. Pemisahan kedua kategori tersebut penting agar proses administrasi kepegawaian tidak mencampuradukkan berakhirnya penugasan pada suatu jabatan dengan berakhirnya status seseorang sebagai ASN.

Pada bagian penutup, materi menekankan pentingnya peningkatan kinerja, kepatuhan, dan kompetensi untuk menjaga keberlangsungan pengembangan karier ASN sekaligus menghindari potensi pemberhentian. ASN diingatkan untuk menghindari pelanggaran aturan, benturan kepentingan, serta tindakan yang dapat menurunkan citra positif instansi. “Setiap ASN perlu menjaga kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan kompetensi, dan mempertahankan kinerja agar pelaksanaan tugas tetap sejalan dengan ketentuan Manajemen ASN,"ujar narasumber.