Pengadilan Agama Situbondo menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Perwujudan Norma dan Action dalam Rangka Perlindungan Perempuan dan Anak” pada Kamis, 19 November 2026, bertempat di Aula Pengadilan Agama Situbondo. Kegiatan ini menghadirkan Ketua Pengadilan Agama Situbondo, Drs. Safi’, M.H., sebagai pemateri yang memaparkan implementasi regulasi dan langkah konkret perlindungan perempuan serta anak. Pembahasan diarahkan pada evaluasi penerapan norma hukum, identifikasi persoalan dalam pelaksanaan di lapangan, dan penguatan koordinasi antarinstansi. FGD menjadi forum untuk menghubungkan ketentuan hukum dengan tindakan nyata dalam pemenuhan hak kelompok rentan.

Dalam pemaparannya, Drs. Safi’, M.H. menguraikan perlindungan Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Regulasi tersebut menekankan enam asas utama, yaitu penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pembahasan juga mencakup hak perempuan pascaperceraian berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, meliputi mut’ah, nafkah iddah beserta maskan dan kiswah, pelunasan mahar terutang, serta biaya hadhanah. Sementara itu, pemenuhan hak anak mengacu pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya tanggung jawab ayah dan ibu dalam pemeliharaan serta pendidikan anak dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Materi selanjutnya menyoroti penanganan dispensasi kawin yang harus mempertimbangkan kesiapan mental, kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi calon pengantin. PA Situbondo telah membangun kolaborasi melalui inovasi DIMANAKAH (Digital Manajemen Dispensasi Nikah) bersama Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, dan Kementerian Agama. Dalam mekanisme tersebut, Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan calon pengantin dan memberikan hasil pemeriksaan, DP3AP2KB melakukan pemeriksaan psikologis serta menerbitkan rekomendasi, sedangkan Kementerian Agama menerbitkan surat penolakan perkawinan oleh KUA sebagai dokumen persyaratan pengajuan dispensasi kawin. Kolaborasi juga diperluas bersama Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo melalui tiga fokus, yakni pelatihan kerja, pemagangan, serta fasilitasi pemenuhan hak perempuan dan anak melalui dukungan pelaksanaan kewajiban nafkah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Dalam pemaparannya, Drs. Safi’, M.H. menegaskan, “Perlindungan perempuan dan anak tidak cukup berhenti pada norma dan regulasi, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata serta kolaborasi antarinstansi agar hak-hak mereka benar-benar terpenuhi.” Pesan tersebut menekankan pentingnya keterhubungan antara kewenangan lembaga, rekomendasi teknis, dan tindak lanjut terhadap persoalan yang dihadapi perempuan serta anak. Melalui FGD ini, PA Situbondo mendorong agar kerja sama yang telah dibangun tidak berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman, tetapi berlanjut pada program dan tindakan yang terukur. Hasil diskusi diharapkan memperkuat strategi perlindungan, terutama bagi perempuan pascaperceraian, anak yang membutuhkan pemenuhan hak, serta pasangan yang menjalani proses dispensasi kawin.