Senin, 26 Desember 2022, Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengikuti Rapat Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa dan Teknologi Informasi secara virtual. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia secara luring mulai pukul 08.00 WIB di Hotel Aryaduta, Jakarta. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan – Junaidi Syampurno, S.H., Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan – Dhimas Adityarahman, S.Ak. dan Pengelola Barang Milik Negara – Muhammad Arif R. Lubis, A.Md.
Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1795/SEK/HM.02.3/12/2022 tanggal 20 Desember 2022 hal Undangan Rapat Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa dan Teknologi Informasi. Selain itu kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pengadaan barang/jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa harus memperhatikan beberapa hal yaitu tepat fungsi, tepat ukuran, tepat proses dan tepat outcome.
“Lembaga pengadaan kebijakan barang LKPP akan mengadakan pebgadaan barang/jasa secara terpusat. Dalam ketentuan RUP, merupakan kewajiban seluruh Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Setiap PA/KPA wajib mengumumkan anggaran yang akan dilaksanakan setahun kedepan setelah APBN disetujui dan sudah disahkan oleh Kemenkeu melalui aplikasi SIRUP”, ungkap Kabiro Hukum dan Humas MA - Dr. H. Sobandi, S.H., M.H pada saat sambutan. Mahkamah Agung RI berkerjasama dengan LKPP terus melakukan pengembangan sistem dan melakukan reformasi pada sistem pengadiaan barang jasa untuk penerapan realisasi anggaran. Pengadaan sarana elektronik dilaksanakan pada aplikasi e-Prima yang launching bersama dengan e-Berpadu beberapa waktu lalu.
Selain itu, untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi perlu memperkuat keamanan teknologi informasi. Sistem keamanan IT/keamanan cyber telah menjadi isu didunia dalam aspek kehidupan baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya dll. Berbanding lurus dengan pemanfaat Teknologi Informasi, resiko yang dihadapi juga semakin tinggi dan semakin komplek. Sistem keamanan saat ini masih kurang, padahal instansi pemerintah memiliki data yang harus dijaga dan diamankan. Oleh karena itu pada kesempatan tersebut, Biro Hukum dan Humas bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menyampaikan materi terkait hal tersebut. Kegiatan dilanjutkan dengan materi tentang PPBJ dan Teknologi Informasi yang terbaik menjadi dua ruangan, dan acara Zoom Meeting ditutup dengan tanya jawab narasumber dan peserta.
