Rabu, 8 Februari 2023 bertempat di Media Center PA Jombang mengikuti rapat koordinasi dalam rangka persiapan Pemeriksaan BPK berdasarkan undangan Ketua PTA Surabaya Nomor W13-A/730/HM.01.1/2/2023 tanggal 3 Februari 2023. Rapat koordinasi diselenggarakan melalui zoom meeting yang dimulai pada pukul 09.00 WIB. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh seluruh Ketua/Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, dan Pengelola Keuangan Kepaniteraan dan Kesekretariatan seluruh PA se-Jawa Timur. Acara dibuka oleh Wakil Ketua PTA Surabaya yakni Bapak Drs. H. Sudirman S., S.H., M.H. yang dalam sambutannya disampaikan bahwa BPK akan melakukan pemeriksaan keuangan ke wilayah Jawa Timur pada awal bulan Maret. Beliau mengimbau agar seluruh satker menyiapkan dokumen-dokumen yang diminta oleh BPK dengan semaksimal mungkin.
Setelah acara dibuka oleh Wakil Ketua PTA Surabaya, dilanjutkan dengan rapat koordinasi yang dilaksanakan secara terpisah antara Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Untuk bagian Kesekretariatan rapat dipimpin oleh Sekretaris PTA Surabaya Bapak H. Agus Widyo Susanto, S.H., M.H., Kabag Perencanaan dan Kepegawaian, Kabag Umum dan Keuangan, serta para Kasubag PTA Surabaya. Para Kabag PTA Surabaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dokumen-dokumen pemeriksaan BPK yang telah diupload oleh satker pada link google drive yang telah disediakan. Bapak H. Muhammad Nidzom Anshori, S.H., M.H. selaku Kabag Perencanaan dan Kepegawaian kepada seluruh satker untuk lebih memperhatikan pelaksanaan absensi baik melalui Sikep maupun fingerprint karena berkaitan dengan pembayaran tunjangan kinerja pegawai.
Selanjutnya evaluasi dokumen bagian Umum dan Keuangan disampaikan oleh Bapak Rusmin Rapi, S.T,. S.H., M.H selaku Kabag Umum dan Keuangan. Beliau menekankan pada kelengkapan dokumen belanja modal dan dokumen pertanggungjawaban keuangan. Dimana dari hasil monitoring masih ada beberapa satker yang belum memenuhi kelengkapan dokumen. Dengan dilaksanakannya rapat koordinasi ini diharapkan seluruh satker untuk segera melengkapi dokumen permintaan pemeriksaan BPK. Sehingga harapannya seluruh satker pengadilan di Jawa Timur pada umumnya dan Mahkamah Agung pada khususnya dapat mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK. (alf)
