Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pamekasan mengadakan sosialisasi kepada seluruh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Lingkup KPPN Pamekasan pada Selasa (14/02/2023). Dalam Kegiatan ini KPPN Pamekasan menggelar Sosialisasi Kartu Kredit Pemerintah Domestik, Sosialisasi Refreshment Cash Management, Sosialisasi PMK 210/PMK.05/2022, Sosialisasi Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran TA 2023 dan Sosialisasi Antikorupsi Tahun 2023. Utusan dari Pengadilan Agama Pamekasan – Muhammad Ivan Setiawan, S.Kom selaku Staf Bendahara Pengeluaran PA Pamekasan menghadiri acara tersebut berdasarkan undangan dari KPPN Pamekasan dengan nomor surat UND-4/KPN.1605/2023. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang Auditorium KPPN Pamekasan Jalan Jokotole no. 141 Pamekasan dan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB.
Sosialisasi tersebut diselenggarakan dalam rangka memberikan edukasi kepada para satuan kerja terhadap peraturan terbaru. Dalam hal ini KPPN Pamekasan bekerjasama dengan Bank Himbara untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi tersebut. Dengan merujuk surat Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor ND-3/PB.2/2023 hal Optimalisasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan sesuai arahan Menteri Keuangan agar Kementerian/Lembaga melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek dengan mengoptimalkan penggunaan KKP untuk percepatan penyerapan anggaran dan mendukung penggunaan produk dalam negeri.
Acara dibuka oleh Kepala KPPN Pamekasan Bapak Tri Tenggono, S.E. Dalam sambutannya menyampaikan perlunya melaksanakan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan dan menyusun langkah-langkah strategis pelaksanaan Anggaran tahun 2023. Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi oleh Narasumber Kepala Cabang BRI Pamekasan Bapak Darwis Muhammad. Narasumber menyampaikan materi dengan slide presentasi. Dalam sosialiasi disampaikan terkait bagaimana penggunaan KKP Domestik dan cara pendaftaran bagi satuan kerja yang belum memakai KKP Domestik. Dalam materi juga disampaikan tentang mekanisme penyampaian hardcopy SPM berdasarkan Surat Edaran Dirjen Perbendaharan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pada akhir materi juga disampaikan tentang sosialisasi anti korupsi.
Seluruh peserta menyimak materi yang disampaikan oleh para narasumber Semoga dengan terselenggaranya acara ini dapat meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia serta menambah ilmu dan wawasan bagi aparatur Peradilan. (ril)
