Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan peningkatan kualitas laporan, Dua Pegawai Pengadilan Agama Mojokerto, Rizka Lupitasari, A.Md dan Abdul Hadi, S.H. ikuti kegiatan asistensi penyusunan laporan keuangan dan laporan BMN semester I Tahun 2023. Kegiatan tersebut diselenggarakan atas dasar surat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tertanggal 19 Juni 2022. Asistensi penyusunan laporan bertempat di Hotel Ketapang Indah Banyuwangi. Kegiatan yang berlangsung selama 3 (tiga) hari pada 25 s.d 27 Juni 2023 ini diikuti oleh seluruh Satuan Kerja Wilayah Jawa Timur .
Kegiatan dibuka oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Dr. H. Kresna Menon, S.H., M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Drs. H. Achmad Hanifah, M.HES. Wakil Ketua PT TUN, Dr. Santer Sitorus, S.H., M.Hum. Selanjutnya disampaikan materi terkait dengan Penyusunan Laporan Keuangan, Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Telaah Laporan Keuangan. “Jawa timur merupakan satuan kerja terbanyak akan tetapi dapat meraih telaah keuangan yang paling baik. Dan saya mengapresiasi seluruh operator jatim atas kinerjanya.” Ungkapnya.
Agenda Pendampingan Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan ini diikuti oleh seluruh satuan kerja di bawah lingkungan Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer se Wilayah Jawa Timur. Asistensi dan pendampingan ini dimulai tepat pukul 09.00 WIB dan telah berlangsung selama tiga hari sesuai jadwal dalam lampiran surat. Kegiatan berlangsung kondusif dan interaktif dengan dibantu memeriksa semua dokumen yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan. Materi bimbingan sangat mempermudah dan memperjelas pelaksanaan penyusunan laporan kedepannya.
Operator SAIBA dan SIMAK BMN juga turut diundang dalam kegiatan ini untuk persiapan penyusunan laporan keuangan. Kegiatan asistensi ini merupakan upaya mewujudkan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 di lingkungan Mahkamah Agung yang handal. Semoga melalui acara pendampingan ini, Pengadilan Agama Mojokerto dapat menjadi satuan kerja yang transparan dan akuntabel utamanya dalam hal pelaporan keuangan. Pelaksanaan asistensi ditutup dengan harapan seluruh peserta asistensi dapat menyusun laporan keuangan yang rutin dilakukan secara benar dan pada akhirnya sesuai dengan DIPA yang telah diterima oleh satkernya.
