Rabu, 5 Juli 2023, Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengikuti kegiatan Pendampingan Satker yang diusulkan WBK/WBBM Tahun 2023. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tersebut dimulai pukul 09.00 WIB secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Kegiatan tersebut diikuti oleh Ketua PA Kab. Malang – Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H., Wakil Ketua PA Kab. Malang – Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H. beserta koordinator area bertempat di Media Center PA Kab. Malang.
Kegiatan pendampingan tersebut dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1129/SEK/OT.01.1/6/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Langkah-Langkah Strategis Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2023. Turut hadir pada kegiatan tersebut seluruh satuan kerja yang masuk pada Tim 1, termasuk PA Kab. Malang. Narasumber pada kegiatan tersebut adalah Sekretaris Direktur Jenderal Badilag - Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M. dan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M. Ag. Pada kegiatan tersebut dihimbau agar seluruh satuan kerja yang diusulkan WBK/WBBM tahun ini untuk mempersiapkan diri dengan baik.
Pada kesempatan tersebut juga disampaikan agar masing-masing satuan kerja untuk memperbarui eviden dan mengunggahnya pada PMPZI maksimal hari jum’at tanggal 07 Juli 2023. Selain itu juga dihimbau agar masing-masing satuan kerja melakukan penilaian mandiri. Narasumber juga menyampaikan agar bahan presentasi yang disampaikan menarik dan mempersiapkan presentasi dengan baik. Tidak hanya bahan persentasi, narasumber juga menyampaikan agar video profil dipersiapkan dengan sebaik-baiknya.
Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkomitmen untuk membangun Zona Integritas mewujudkan WBK dan WBBM. Seluruh Aparatur PA Kab. Malang telah menginternalisasi nilai-nilai Zona Integritas serta berkomitmen dalam pembangunan Zona Integritas melalui pendekatan program per area pembangunan. Tidak hanya itu, juga dilakukan pendekatan program Zona Integritas melalui beberapa program prioritas seperti anti korupsi, anti gratifikasi, peningkatan kualitas layanan, penegakan integritas dan lain-lain. Semoga dengan komitmen PA Kab. Malang membangun Zona Integritas dapat memberikan dampak yang positif baik untuk internal maupun seluruh masyarakat pencari keadilan.
