Wujud Transparansi dan Akuntabilitas, Mahkamah Agung RI Selenggarakan Sidang Istimewa Laporan Tahunan Tahun 2023
Wujud Transparansi dan Akuntabilitas, Mahkamah Agung RI Selenggarakan Sidang Istimewa Laporan Tahunan Tahun 2023
Tanggal Rilis Berita : 21 Februari 2024, Pukul 11:44 WIB, Telah dilihat 119 Kali
Satuan Kerja : Pengadilan Agama Jombang

Pelaksanaan Kegiatan Mahkamah Agung di Tahun 2023 telah usai dilaksanakan. Sebagai pertanggungjawaban, Mahkamah Agung menggelar Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023. Sidang laporan tahunan tersebut diselenggarakan pada hari Selasa, 20 Februari 2024 di Jakarta Convention Center.

Ketua Pengadilan Agama Jombang, Bapak Drs. H. Ihsan Halik, S.H., M.H. hadir secara langsung di Jakarta Convention Center untuk menyaksikan Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023. Sedangkan Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris menyaksikan melalui kanal Youtube. Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2024 mengusung tema Integritas Kuat Peradilan Bermartabat.

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. memimpin Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung tersebut. Beliau menyampaikan bahwa Laporan Tahunan tersebut menguraikan tentang capaian kinerja Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya selama tahun 2023. Beliau juga merangkum secara garis besar capaian dan tantangan selama masa kepemimpinannya sebagai Ketua Mahkamah Agung yang dimulai pada bulan April 2020 sampai dengan saat ini. Adapun capaian kinerja Mahkamah Agung pada tahun 2023, berhasil memutus sebanyak 27.365 perkara dari 27.512 perkara yang masuk di tahun 2023,  yang artinya progres capaian penyelesaian perkara MA tahun 2023 mencapai 99,47%.

foto-1

Dalam kesempatan tersebut, Kegiatan laporan tahunan ini juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan terima kasih kepada Mahkamah Agung yang terus bekerja keras membenahi diri, terus melakukan reformasi menjadi bagian penting bagi penguatan rule of law dan good governance. Harapan masyarakat pada lembaga pengadilan semakin tinggi. Masyarakat menuntut jaminan keadilan, masyarakat semakin kritis terhadap proses peradilan dan semakin terbuka menyampaikan penilaiannya. Mengapresiasi kinerja Mahkamah Agung secara menyeluruh, terutama dalam inovasi transformasi hukum dengan menggunakan sistem peradilan elektronik. Presiden berharap kinerja ini bukan hanya kuantitas putusan, namun juga bisa dilengkapi dengan kualitas putusan pengadilan yang memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dan mendukung pembangunan bangsa dan negara menuju Indonesia maju. (hsi)