PTA Surabaya Gelar Upacara HUT ke-81 Mahkamah Agung RI Menuju Peradilan Luhur Indonesia Makmur

Surabaya, 19 Agustus 2026 — Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya melaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Rabu (19/8/2026). Upacara berlangsung khidmat dan diikuti oleh seluruh keluarga besar PTA Surabaya bersama keluarga besar Pengadilan Agama (PA) Surabaya. Pada upacara ini dilaksanakan juga pemberian penghargaan Satyalancana Karya Satya XX & XXX kepada pegawai PTA Surabaya dan PA Surabaya yang telah mengabdi dengan baik kepada negara selama lebih dari 20 tahun dan 30 tahun.

Bertindak sebagai pembina upacara, Ketua PTA Surabaya, Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H., menyampaikan amanat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., yang mengangkat tema “Peradilan Luhur, Indonesia Makmur.”

Dalam amanatnya, Ketua Mahkamah Agung mengajak seluruh insan peradilan untuk memaknai peringatan HUT ke-81 bukan sekadar sebagai momentum mengenang perjalanan panjang lembaga peradilan, tetapi juga sebagai kesempatan untuk memperkuat komitmen dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Memasuki usia 81 tahun, Mahkamah Agung disebut telah menjadi salah satu benteng utama dalam mengawal tegaknya hukum dan keadilan pada setiap perjalanan ketatanegaraan Indonesia. Tema “Peradilan Luhur, Indonesia Makmur” ditegaskan sebagai wujud komitmen bahwa peradilan yang luhur merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya kemakmuran masyarakat.

Lebih lanjut, amanat Ketua Mahkamah Agung menekankan bahwa peradilan yang luhur adalah peradilan yang senantiasa memegang teguh integritas, profesionalitas, dan independensi, sehingga mampu menghadirkan keadilan secara imparsial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Keluhuran peradilan pada akhirnya akan melahirkan kepercayaan publik dan kepastian hukum. Kedua hal tersebut menjadi fondasi penting bagi terciptanya iklim investasi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks hukum perdata dan komersial, kepastian hukum menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Kepastian mengenai penegakan kontrak, perlindungan hak kebendaan, serta penyelesaian sengketa secara adil dan tepat waktu menjadi bagian penting dalam menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan ekonomi.

Amanat tersebut juga menegaskan bahwa kepastian hukum harus didukung oleh hukum acara yang jelas, sistematis, dan efisien. Keadilan harus dapat diuji melalui proses pembuktian yang ketat dan objektif, sementara wibawa pengadilan juga sangat ditentukan oleh kemampuan melaksanakan putusan secara sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Dalam perjalanan 81 tahun pengabdiannya, Mahkamah Agung terus melakukan berbagai pembaruan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Di antaranya melalui penyusunan berbagai regulasi di bidang perdata, niaga, maupun pidana serta pengembangan fitur pada aplikasi E-Court dan E-Berpadu agar semakin selaras dengan perkembangan regulasi dan kebijakan.

Mahkamah Agung juga melakukan revitalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dengan fitur dan tampilan yang semakin memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi hukum.

Berbagai transformasi tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan sistem peradilan yang modern, berintegritas, kompeten, transparan, dan akuntabel.

Namun demikian, Ketua Mahkamah Agung mengingatkan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Transformasi peradilan modern menuntut penguatan perlindungan dan keamanan data peradilan, pemenuhan serta regenerasi sumber daya manusia yang adaptif, dan peningkatan kompetensi hakim serta aparatur seiring dengan semakin kompleksnya tantangan di masa mendatang.

Hal yang paling fundamental, menurut Ketua Mahkamah Agung, adalah menjaga integritas seluruh aparatur peradilan guna membangun kepercayaan publik yang kokoh.

Karena itu, seluruh insan peradilan diajak untuk menumbuhkan kembali budaya hukum yang luhur, adil, dan beradab, dimulai dari diri sendiri dan dari tempat masing-masing mengabdi.

Ketua Mahkamah Agung juga memberikan penekanan khusus kepada seluruh hakim dan aparatur peradilan agar senantiasa menjaga integritas serta tidak memberikan pelayanan yang bersifat transaksional kepada para pencari keadilan.

Mahkamah Agung menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap siapa pun yang terbukti melakukan perbuatan yang mencederai marwah dan keluhuran lembaga peradilan.

Mengakhiri amanatnya, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan pesan bahwa peradilan yang dijalankan dengan nilai-nilai keluhuran akan melahirkan kepercayaan, sementara kepercayaan terhadap hukum merupakan fondasi utama bagi terwujudnya kemakmuran masyarakat.

“Peradilan Luhur, Indonesia Makmur,” menjadi pesan sekaligus komitmen yang diharapkan terus diwujudkan oleh seluruh keluarga besar Mahkamah Agung dan badan peradilan di seluruh Indonesia.

Bagi keluarga besar PTA Surabaya, momentum HUT ke-81 Mahkamah Agung RI menjadi pengingat untuk terus memperkuat integritas, meningkatkan profesionalitas, menjaga independensi, serta menghadirkan pelayanan peradilan yang semakin berkualitas bagi masyarakat pencari keadilan.

Dengan semangat tersebut, PTA Surabaya berkomitmen untuk terus bergerak bersama mewujudkan peradilan yang luhur, berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik demi terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.