Selasa, 22 Februari 2022 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selaku satuan kerja yang sudah berpredikat WBK dituntut sebagai role model bagi satuan kerja lainnya. Dalam hal ini mensosialisasikan dengan mengundang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur sekaligus membahas draf MoU guna meningkatkan layanan yang menyentuh masyarakat secara langsung yaitu pendampingan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga / KDRT, dispensasi kawin dan pengesahan nikah terhadap perkawinan dini. Diharapkan MoU ini dapat memberikan pelayanan yang menyentuh langsung kepada masyarakat serta payung hukum kepada Pengadilan Agama di Lingkungan PTA Surabaya.  

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur yakni Ibu Dra. Restu Novi Widiani, M.M beserta rombongan sedangkan dari PTA Surabaya dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera serta Panitera Muda Banding PTA Surabaya. Dalam sambutan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H selaku ketua PTA Surabaya menyatakan “Tujuan kegiatan ini adalah untuk menciptakan program pelayanan dalam memberikan pendampingan kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan juga mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga serta dapat terpenuhinya hak-hak perempuan pasca perceraian.” Sehingga diharapkan dengan adanya kerja sama ini tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dicegah. 

Selain itu, kegiatan ini merupakan bentuk upaya PTA Surabaya dalam meningkatkan kerja sama dalam melayani masyarakat dengan Stakeholder lain. (cit/one/rum)