PTA Surabaya
BERITA

Webinar Nasional Dispensasi Kawin

Surabaya | pta-surabaya.go.id

       Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Hasil Pengawasan Implementasi Dispensasi Kawin Usia Anak secara on line. Acara yang dilaksanakan pada Rabu, 2 Desember 2020 diikuti oleh Komisi VIII DPR RI, Kementerian Koordinator Bidang Manusia dan Kebudayaan , Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas, Kementerian Hukum dan Ham, Kementerian Hukum dan Ham, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Mahkamah Agung serta Kementerian terkait lainnya.

       Acara Webinar ini juga diikuti secara on line oleh keluarga besar PTA Surabaya, yaitu : H. Cholidul Azhar,SH,M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan segenap Hakim Tinggi di Aula PTA Surabaya. Acara yang dibuka oleh Dr. Susanto, MA Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dilanjutkan pidato Pembuka oleh anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka , S.Sos, M.Si. Bertindak sebagai narasumber sebanyak 5 orang, yaitu : Woro Srihastuti Sulisyaningrum (Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian PPN/ Bappenas) dengan tema : Strategi Negara dalam Penghapusan Perkawinan Usia Anak. Yang kedua adalah Rita Pranawati, MA (Wakil Ketua KPAI) dengan judul Perkawinan Usia Anaka Paska UU nomor 16 tahun 2019 : Implementasi dan Strategi Pencegahan. Nara sumber yang ketiga adalah : Dr. H. Amran Suadi, SH, MH, MM (Ketua Kamar Agama MA) dengan judul : Implementasi Perma nomor 5 tahun 2019 Pasca Perubahan UU Perkawinan terhadap Pelaksanaan Dispensasi Kawin di Pengadilan. Yang keempat adalah : Dra. Lenny N Rosalin,Ms.c, M.Fin ( Deputy Menteri PPPA Bidang Tumbuh Kembang Anak) dengan judul : Pencegahan Perkawinan Anak Menuju Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030. Dan yang terakhir adalah : M. Adip Machrus, S.Ag (Kasubdit Bina Keluarga Sakinah Kemenag RI) dengan judul : Peran KUA dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak.

1

        Pada kesempatan tersebut, Dr. H, Amran Suadi, SH, MH, MM memaparkan bahwa penyebab terjadinya praktik perkawinan anak adalah sebagai berikut : faktor ekonomi/Kemiskinan, budaya dan agama, ketidak setaraan Gender, Regulasi, geografi, Akses Pendidikan dan adanya arus globalisasi. Oleh Karena itu pasal 7 UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dilakukan perubahan tentang batas usia perkawinan menjadi minimal 19 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan, jelasnya. Anak adalah inventasi bangsa yang harus dilindungi, jumlah populasi anak saat ini di Indonesia adalah 79,55 juta atau 30,1 % dari Penduduk, tambahnya. Urgensi perubahan pasal 7 tersebut adalah : memajukan Pendidikan, Kesejahteraan  dan perlindungan terhadap Anak, disamping itu angka perkawinan anak sudah pada tingkat yang mengkhawatirkan, jelasnya. (dit/zom)

2

Tahukah Kamu Fakta Tentang PTA Surabaya ?

PTA Surabaya mempunyai 37 Pengadilan Tingkat Pertama

Berita Terkini

MENJAGA IMUNITAS: HAKIM TINGGI DAN PEGAWAI PTA SURABAYA RUTIN OLAHRAGA TENIS LAPANGAN By : Muh. Basuki Kurniawan, A.Md Tanggal : 17 Februari 2021

Surabaya, Jumat 17 September 2021, “Tua – Tua Keladi” Begitu Lah Sebutan Yang Cocok Untuk Disematkan Kepada Drs. H. Sugito Musman, S.H, Drs. H. Idham Khalid, S.H.,M.H, Drs. H. Nanang Faiz, H. Supangkat, S.H., M.Hum Dan Drs. Moh.Yasya',S.H.,...

RATUSAN PESERTA IKUTI TES CPNS HARI PERTAMA DI SURABAYA By : Muh. Basuki Kurniawan, A.Md Tanggal : 17 Februari 2021

Surabaya - Pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Aparatur Sipil Negara (CPNS) Mahkmah Agung RI Tahun 2021 Berjalan Mulai Hari Ini, Senin (20/09/2021) Khusus Untuk Titik Lokasi Jawa Timur Bertempat Di Islamic Center Kota Surabaya. Pada...

Komentar

Belum Ada Komentar

Tambah Komentar

* Email tidak akan dipublikasikan
* Jika tidak diisi akan menggunakan foto default