Siap Sambut TA 2024, PTA Surabaya Ikuti Sosialisasi Kebijakan Pagu Indikatif TA 2024

Menindaklanjuti surat nomor 109/Bua.1/OT.01.1/5/2023 tentang Sosialisasi Kebijakan Pagu Indikatif TA 2024, PTA Surabaya mengikuti kegiatan tersebut secara daring melalui Zoom Meeting. Hadir mengikuti kegiatan tersebut Sekretaris, Kepala Bagian Kepegawaian & Perencanaan, Kepala Sub Bagian Perencanaan & Anggaran beserta staf di ruangan rapat PTA Surabaya. Kegiatan yang dijadwalkan pada hari Kamis 11 Mei 2023 pukul 09.00 WIB tersebut juga diikuti oleh seluruh satker pengadilan di Indonesia.

Kegiatan tersebut terselenggara berkat kerjasama antara Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dengan Badan Perencanaan Nasional dan Kementerian Keuangan RI. Acara kegiatan dibuka dengan sambutan dari Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, H. Sahwan, S.H., M.H. Dalam sambutannya pria kelahiran Sumenep ini menyampaikan betapa krusialnya perencanaan anggaran sebagai persiapan untuk tahun berikutnya yakni tahun 2024. Oleh karena itu Biro Perencanaan dan Organisasi merasa perlu untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi ini dengan menggandeng kementerian terkait.

Sesi berikutnya dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber dari Bappenas dan Kementerian Keuangan. Narasumber menyampaikan pemaparan tentang arah kebijakan fiskal tahun anggaran 2024. Adapun tema kebijakan fiskal 2024 yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”. Di antara program-program yang termasuk di dalamnya antara lain penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi dan peningkatan investasi.

Tema tersebut nantinya juga akan diadopsi oleh seluruh instansi, kementerian dan lembaga, termasuk Mahkamah Agung RI. Dengan jumlah pagu anggaran Rp. 12,256 T dan SBPI (Surat Bersama Pagu Indikatif) untuk tahun 2024 sebesar Rp. 11,155 T yang artinya terdapat penurunan pagu, diharapkan agar MA dapat merencanakan anggaran secara efektif dan efisien sesuai dengan tema dan prioritas yang telah ditetapkan. Hal tersebut berlaku termasuk mencakup pada seluruh anggaran belanja MA mulai dari anggaran belanja pegawai, belanja barang operasional dan belanja non operasional.