Malang, 12 Maret 2025, Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengikuti rapat koordinasi yang diadakan secara daring melalui Zoom Meeting, membahas tindak lanjut efisiensi anggaran Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2025. Rapat ini dipimpin oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung (BUA MA) dan dihadiri oleh seluruh satuan kerja pada empat lingkungan peradilan. Tujuan utama dari rapat ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran serta memastikan program-program yang ada dapat berjalan dengan efisien. Hadir pada kegiatan tersebut, Sekretaris PA Kab. Malang - Rohmad Bahrudin, S.Kom., S.H., M.HP., Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan – Junaidi Syampurno, S.H. dan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan – Buyung Tumanggor, S.Kom.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Biro Perencanaan MA RI - H. Sahwan, S.H., M.H. "Kami berharap dengan koordinasi ini, setiap pengadilan agama dapat lebih memahami dan mengimplementasikan kebijakan efisiensi anggaran dengan lebih optimal," ujar beliau. Dalam rapat tersebut, BUA MA RI menyampaikan beberapa kebijakan baru terkait pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan terukur. Salah satu fokus utama adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah administrasi dan pengawasan anggaran.
Para peserta diberikan pemahaman terkait implementasi anggaran yang lebih hemat dan tepat guna, serta cara-cara untuk memonitor setiap pengeluaran agar sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati. Pengadilan Agama Kabupaten Malang menyambut baik arahan tersebut dan berkomitmen untuk menerapkannya dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2025. Selain itu, pihak pengadilan juga akan berupaya melakukan pengawasan secara ketat terhadap penggunaan anggaran agar tidak terjadi pemborosan. Rapat koordinasi ini juga mengingatkan pentingnya peran setiap pengadilan dalam mendukung keberhasilan program Mahkamah Agung.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh pengadilan di Indonesia, termasuk Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dapat lebih bijaksana dalam mengelola anggaran. Langkah efisiensi anggaran ini merupakan bagian dari upaya Mahkamah Agung untuk meningkatkan pelayanan publik serta memperkuat sistem peradilan yang lebih transparan dan akuntabel. "Ke depannya, pengelolaan anggaran yang efisien akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam hal kecepatan dan akurasi proses peradilan," pungkas Kepala Biro Perencanaan MA RI.
