Lumajang, 9 Juli 2025 – Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester I Tahun 2025, Pengadilan Agama Lumajang mengikuti zoom lanjutan kegiatan konsolidasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 9 Juli 2025, bertempat di ruang kesekretariatan Pengadilan Agama Lumajang. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penyelarasan pelaporan keuangan secara nasional yang diikuti oleh satuan kerja dari berbagai daerah di seluruh Indonesia.
Dalam kegiatan tersebut, Pengadilan Agama Lumajang diwakili oleh Qonitah Bakhitah, S.E.I. (Klerek – Penelaah Teknis Kebijakan ) dan Jamiah, A.Md.Ak. (Klerek – Pengolah Data dan Informasi). Acara dipandu oleh Koordinator Wilayah Jawa Timur yang juga menghadirkan narasumber dari Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI. Fokus utama pembahasan adalah mengenai pengelolaan aset dan persediaan di setiap satuan kerja.
Narasumber dari Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI menegaskan pentingnya ketelitian dalam inventarisasi Barang Milik Negara (BMN). “Satuan kerja diharapkan dapat melakukan kegiatan inventarisasi BMN dengan tertib ,” ujarnya dalam pemaparan. Beliau juga mengingatkan pentingnya kesesuaian daftar barang ruangan dengan kondisi sebenarnya di satuan kerja. Selain untuk mendukung upaya penyusunan pelaporan yang akurat dan tertib administrasi, hal ini juga penting agar laporan keuangan Mahkamah Agung dapat tersusun dengan baik dan transparan.
Selain pemaparan, kegiatan ini juga menyediakan sesi tanya jawab interaktif antara narasumber dan para peserta. Para peserta antusias mengajukan pertanyaan terkait permasalahan yang dihadapi di satuan kerja masing-masing. Pengadilan Agama Lumajang berharap melalui kegiatan konsolidasi ini, kualitas penyusunan laporan keuangan di lingkungan satuan kerja dapat semakin meningkat. “Kami berharap kegiatan seperti ini terus dilaksanakan secara berkala agar satuan kerja di daerah semakin paham dan tepat dalam pengelolaan serta pelaporan aset dan keuangan,” ujar Qonitah Bakhitah, S.E.I. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah koordinasi yang efektif antara pusat dan daerah dalam menyatukan pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Pengadilan Agama Lumajang berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
