Pengadilan Agama (PA) Tulungagung mengikuti kegiatan pendampingan pembayaran tunjangan kinerja (tukin) bulan Agustus yang diselenggarakan secara daring melalui aplikasi Zoom, pada Rabu, 16 Juli 2025. Pendampingan ini dipimpin oleh Juwan Jusliawan Al-Fauz, S.E., selaku Kasubag Pembayaran Gaji pada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. Kegiatan ini menjadi upaya strategis BUA MA RI untuk memastikan proses pembayaran tukin berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Peserta dari PA Tulungagung yang hadir dalam pendampingan ini Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bapak Ahmad Iksan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bapak Riky Yohana, Bendahara Pengeluaran Dita Amelia dan Bendahara Penerimaan Raka Pamungkas, serta Operator Aplikasi SAKTI Mohammad Rohim. Kegiatan berlangsung di ruang kesekretariatan dan dimulai pukul 10.00 WIB. Seluruh peserta mengikuti arahan dengan antusias, mengingat pembayaran tukin merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan yang membutuhkan ketelitian tinggi.
Dalam pendampingan ini, pembahasan difokuskan pada proses input data melalui aplikasi Komdanas dan Gaji Web, yang menjadi sistem utama dalam pengelolaan pembayaran tunjangan kinerja. Selain itu, peserta diberikan arahan mengenai verifikasi dan validasi data agar sinkron antara data satuan kerja dan pusat. Melalui pemahaman teknis yang komprehensif, diharapkan kesalahan input dapat diminimalisasi sehingga pembayaran tukin berjalan lebih akurat.
Topik penting lain yang turut dibahas adalah mengenai pembayaran gaji CPNS dan gaji susulan terkait pegawai yang mengalami kenaikan pangkat. Hal ini memerlukan perhatian khusus karena berkaitan dengan pengelolaan dokumen pendukung dan koordinasi yang baik antara bendahara dan operator SAKTI. Kasubbag Pembayaran Gaji BUA MA RI menekankan pentingnya ketepatan data untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan.
Pendampingan ini menjadi langkah nyata dalam meningkatkan akurasi dan efisiensi pengelolaan keuangan di lingkungan peradilan agama. Dengan sinergi antara PA Tulungagung dan BUA MA RI, diharapkan proses pembayaran tunjangan kinerja dan hak-hak pegawai dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku.
