Malang, 22 Agustus 2025. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (FH UMM) menggelar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dengan menghadirkan Panitera PA Kab. Malang - Kholid Darmawan, S.H., M.H., sebagai narasumber. Kolaborasi antara PA Kab. Malang dengan FH UMM mencerminkan semangat bersama dalam membangun sistem peradilan yang lebih responsif dan berkeadilan. Partisipasi dalam kegiatan ini merupakan salah satu wujud komitmen PA Kab. Malang dalam mendukung penguatan kualitas pendidikan hukum di Indonesia. Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir generasi advokat yang memiliki integritas, profesionalitas, serta pemahaman menyeluruh tentang praktik peradilan.
Dalam pemaparannya, Panitera PA Kab. Malang - Kholid Darmawan, S.H., M.H. menyampaikan materi mengenai praktik beracara di Pengadilan Agama, khususnya terkait administrasi perkara dan prosedur hukum acara. Beliau menekankan pentingnya advokat untuk memahami tata tertib persidangan agar dapat mendampingi klien secara profesional. Selain itu, beliau turut membagikan pengalaman nyata dalam menangani berbagai dinamika perkara di PA Kab. Malang. Hal ini memberikan gambaran konkret bagi peserta tentang realitas praktik hukum di lapangan.
Panitera PA Kab. Malang - Kholid Darmawan, S.H., M.H. memandang bahwa sinergi antara akademisi dan praktisi hukum sangat penting untuk membentuk advokat yang berintegritas dan kompeten. Dunia kampus memberikan landasan teori yang kuat, sementara pengalaman praktis memberikan pemahaman yang lebih aplikatif. “Melalui kegiatan ini, diharapkan peserta PKPA mampu menghubungkan teori dengan praktik secara lebih seimbang” ujar beliau. Dengan demikian, lulusan PKPA dapat siap menghadapi tantangan profesi advokat.
Melalui keikutsertaan Panitera PA Kab. Malang dalam kegiatan PKPA FH UMM, diharapkan terjalin kerjasama berkelanjutan antara lembaga peradilan dan perguruan tinggi. Sinergi ini merupakan upaya nyata dalam meningkatkan kualitas calon advokat di masa mendatang. PA Kab. Malang pun berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan serupa sebagai bagian dari kontribusi terhadap pengembangan SDM hukum. Dengan langkah ini, tercipta harmonisasi antara dunia akademik dan praktik hukum yang saling menguatkan.
