Pegawai Pengadilan Agama Situbondo, Zidqy Dendy, S.Kom., mengikuti Webinar Kebijakan Strategis Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) pada Jumat, 24 Oktober 2025. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan diikuti di ruang Jurusita Pengadilan Agama Situbondo. Webinar tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada ASN tentang arah kebijakan kelembagaan dan tata laksana pemerintahan terkini. Narasumber dalam kegiatan ini yaitu Deny Isworo, selaku pejabat dari KemenpanRB yang membidangi urusan kelembagaan dan tata laksana.
Dalam penyampaian materinya, Deny Isworo memaparkan tentang Kebijakan Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, yang mencakup dua hal penting yaitu Flexible Working Arrangement dan penetapan Hari Libur Nasional serta Cuti Bersama. Menurutnya, fleksibilitas kerja ASN perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan organisasi. “Pola kerja fleksibel memungkinkan ASN bekerja lebih produktif tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik,” jelasnya.
Beliau juga menjelaskan bahwa kebijakan hari libur dan cuti bersama disusun untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan pegawai. Selanjutnya, narasumber membahas tentang Penataan Kelembagaan Kabinet Merah Putih yang meliputi berbagai bidang pemerintahan. Terdapat empat bidang utama, yaitu politik, hukum, keamanan, ekonomi, pembangunan manusia, serta pangan dan kewilayahan. “Penataan kelembagaan merupakan upaya memastikan struktur pemerintahan berjalan efisien dan sinergis,” ujar Deny. Ia menegaskan bahwa koordinasi antar instansi menjadi kunci dalam mendukung program nasional.
Dalam materi selanjutnya, Deny Isworo menjelaskan Proses Bisnis Tematik Pendukung Program Prioritas Presiden. Terdapat enam tema utama yang menjadi fokus, seperti pemenuhan gizi nasional, koperasi desa, layanan ekspor-impor, hilirisasi sektor minerba, percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, serta peningkatan akses kesehatan. Menurutnya, seluruh proses bisnis tematik ini saling terhubung dalam mendukung visi besar pemerintah. “ASN harus mampu berperan sebagai penggerak yang memastikan program prioritas ini berjalan sesuai target,” tegasnya. Penjelasan tersebut membuka wawasan baru bagi para peserta webinar, termasuk ASN peradilan. Melalui pemahaman lintas sektor, ASN diharapkan lebih responsif terhadap kebijakan yang bersifat nasional.
