Senin, 15 Desember 2025, Pengadilan Agama Situbondo mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Data Analytics mengenai Ketenagakerjaan dan Press Release APBN. Kegiatan ini diikuti oleh Kasubag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Situbondo, Eka Muharyanti, A.Md. FGD tersebut diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting. Dari Pengadilan Agama Situbondo, kegiatan diikuti di ruang Kesekretariatan. Seluruh rangkaian acara berlangsung dengan tertib dan lancar. Peserta mengikuti kegiatan dengan penuh perhatian.
FGD ini menghadirkan narasumber Ketua Tim Statistik Sosial BPS Kota Probolinggo, Bapak Kristian Dwi Setyowiyono. Dalam pemaparannya, beliau menjelaskan konsep dan definisi ketenagakerjaan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik. Konsep tersebut mengacu pada The Labor Force Concept yang direkomendasikan oleh International Labor Organization (ILO). Konsep ini menjadi dasar dalam pengumpulan dan analisis data ketenagakerjaan nasional. “Pemahaman konsep sangat penting agar data yang dihasilkan tidak salah tafsir,” ujar Kristian. Penjelasan tersebut menjadi fondasi awal diskusi.
Lebih lanjut, Kristian menjelaskan bahwa berdasarkan konsep tersebut, penduduk dibagi menjadi penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Pembagian ini bertujuan untuk memudahkan analisis struktur ketenagakerjaan. Penduduk usia kerja kemudian diklasifikasikan kembali berdasarkan kegiatan utama yang dilakukan. Klasifikasi ini menghasilkan dua kelompok besar, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. “Pembagian ini membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan berbasis data,” jelasnya. Peserta diajak memahami bagan ketenagakerjaan secara menyeluruh.
Dalam bagan ketenagakerjaan yang disampaikan, angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran. Penduduk bekerja mencakup mereka yang sedang bekerja maupun sementara tidak bekerja. Sementara itu, pengangguran meliputi mereka yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Termasuk pula individu yang putus asa karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. “Setiap kategori memiliki implikasi kebijakan yang berbeda,” ungkap Kristian Dwi Setyowiyono. Penjelasan ini memperkaya pemahaman peserta FGD.
Selain membahas ketenagakerjaan, FGD ini juga menyinggung press release APBN. Narasumber menjelaskan keterkaitan data ketenagakerjaan dengan kebijakan fiskal negara. Data statistik sosial menjadi dasar penting dalam perencanaan dan evaluasi anggaran. Oleh karena itu, akurasi dan validitas data menjadi hal yang sangat krusial. “APBN yang kuat harus ditopang oleh data yang akurat dan terpercaya,” tegas Kristian. Peserta diharapkan mampu memahami hubungan antara data dan kebijakan publik.
