Senin, 9 Maret 2026, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama Pengadilan Agama Pasuruan, Nurul Hidayah, mengikuti kegiatan Zoom Meeting mengenai persiapan pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja (Tukin) Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dari meja kerja sebagai bagian dari koordinasi administrasi keuangan di lingkungan peradilan. Acara tersebut diselenggarakan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegiatan ini diikuti oleh para pengelola keuangan dari berbagai satuan kerja di bawah Mahkamah Agung RI. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman teknis terkait mekanisme pembayaran tukin THR Tahun 2026.
Acara dibuka oleh Kasubbag Pembayaran Gaji Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Bapak Juwan Jusliawan Al-Fauz, S.E. Dalam sambutannya, beliau menjelaskan pentingnya ketelitian dalam proses administrasi pembayaran tunjangan kinerja. Kegiatan ini menjadi sarana koordinasi dan penyamaan persepsi bagi seluruh pengelola keuangan satuan kerja. Para peserta diberikan penjelasan mengenai prosedur dan tahapan yang harus dilaksanakan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja THR dapat berjalan tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam pemaparannya, Bapak Juwan Jusliawan Al-Fauz, S.E. menjelaskan bahwa pembayaran tukin THR Tahun 2026 akan dilakukan melalui aplikasi Komdanas Mahkamah Agung. Beliau juga menjelaskan bahwa dasar pembayaran tukin THR mengacu pada tunjangan kinerja bulan Februari 2026. Proses pengajuan pembayaran tersebut mulai dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2026. “Pelaksanaan pembayaran tukin THR dilakukan melalui aplikasi Komdanas Mahkamah Agung dengan dasar perhitungan tunjangan kinerja bulan Februari 2026, sehingga satuan kerja harus memastikan data yang diinput telah sesuai,” ujar Bapak Juwan Jusliawan Al-Fauz, S.E. Penjelasan ini menjadi pedoman teknis bagi seluruh pengelola keuangan satuan kerja.
Selama kegiatan berlangsung, peserta mengikuti materi dengan penuh perhatian dan keseriusan. Berbagai penjelasan teknis terkait proses pengajuan pembayaran juga disampaikan secara rinci. Peserta diberikan kesempatan untuk memahami alur pengajuan serta memastikan kelengkapan dokumen pendukung. Hal ini penting agar proses pembayaran dapat berjalan lancar tanpa kendala administrasi. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan seluruh satuan kerja dapat melaksanakan proses pembayaran secara tepat waktu.
Keikutsertaan Pengadilan Agama Pasuruan dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen dalam menjaga tertib administrasi pengelolaan keuangan negara. Informasi yang diperoleh dalam kegiatan tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja THR Tahun 2026. Dengan memahami prosedur yang telah ditetapkan, proses administrasi dapat berjalan secara akurat dan transparan. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan peradilan. Diharapkan pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja THR bagi aparatur peradilan dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu.
