Sekretaris Pengadilan Agama Situbondo, Hillyah Sa’diah, S.H., M.H., mengikuti Workshop Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hari ketiga pada Rabu, 20 Mei 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting dan diikuti dari ruang media center Pengadilan Agama Situbondo. Workshop ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan pemahaman aparatur terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Peserta dari berbagai satuan kerja tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian materi yang disampaikan oleh narasumber. Kegiatan berlangsung dengan tertib dan interaktif selama sesi pemaparan materi hingga diskusi. Melalui workshop ini, diharapkan peserta mampu memahami secara menyeluruh tahapan pengendalian kontrak dan penilaian kinerja pelaksanaan pekerjaan.
Pada hari ketiga workshop, materi pertama yang dibahas berkaitan dengan pengendalian kontrak dalam pelaksanaan pekerjaan. Narasumber Baihaki, S.Si., M.M., menjelaskan pentingnya serah terima lokasi sebagai tahapan awal sebelum pekerjaan dimulai. Selain itu, peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan. Tahapan rapat persiapan turut menjadi pembahasan penting untuk memastikan seluruh pihak memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. Mobilisasi dan MC0 juga dijelaskan sebagai bagian dari proses awal yang menentukan kelancaran pelaksanaan proyek. “Pengendalian kontrak harus dilakukan secara cermat agar pekerjaan dapat berjalan sesuai target yang telah ditentukan,” ujar Baihaki, S.Si., M.M., dalam pemaparannya.
Materi berikutnya membahas tentang pengendalian biaya, mutu, dan waktu dalam pelaksanaan pekerjaan. Baihaki, S.Si., M.M., menegaskan bahwa ketiga aspek tersebut harus berjalan seimbang agar hasil pekerjaan sesuai dengan perencanaan. Pengendalian biaya dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran tetap efektif dan efisien. Sementara itu, pengendalian mutu bertujuan menjaga kualitas hasil pekerjaan agar sesuai spesifikasi teknis. Pengendalian waktu juga menjadi perhatian penting agar pekerjaan selesai tepat waktu tanpa mengurangi kualitas hasil. Para peserta diberikan berbagai contoh kasus untuk memperdalam pemahaman mengenai pengendalian pekerjaan di lapangan.
Selain pengendalian pelaksanaan pekerjaan, workshop juga membahas proses serah terima hasil pekerjaan. Dalam sesi ini dijelaskan bahwa pemeriksaan administrasi menjadi langkah awal sebelum pekerjaan dinyatakan selesai. Pemeriksaan administrasi meliputi kelengkapan dokumen pekerjaan dan kesesuaian laporan pelaksanaan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan teknis yang mencakup pemeriksaan visual, uji fungsi, hingga pemeriksaan destruktif apabila diperlukan. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan hasil pekerjaan benar-benar memenuhi standar yang telah ditetapkan. “Serah terima pekerjaan tidak hanya melihat hasil akhir secara fisik, tetapi juga memastikan seluruh dokumen dan aspek teknis telah sesuai ketentuan,” jelas Baihaki, S.Si., M.M., kepada peserta workshop.
