Kediri, 24 Juni 2026 – Kabar baik bagi masyarakat yang membutuhkan legalitas pernikahan, karena Pengadilan Agama Kota Kediri bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Kediri terus memperkuat sinergi dalam pelaksanaan layanan Isbat Nikah Terpadu. Koordinasi tersebut dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Kediri dan dihadiri oleh Kepala Dukcapil Kota Kediri, Drs. H. R. Marsudi Nugroho, M.Pd., didampingi Kepala Bidang terkait. Pertemuan berlangsung bersama Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri, Dr. Ahmad Hodri, S.H.I., M.H., serta pejabat kepaniteraan. Kegiatan ini bertujuan memastikan masyarakat memperoleh layanan hukum dan administrasi kependudukan yang lebih mudah, cepat, dan terpadu.
Melalui koordinasi tersebut, kedua instansi membahas pelaksanaan program Isbat Nikah Terpadu yang mendukung inovasi unggulan Pemerintah Kota Kediri, yaitu KOPER PENGANTIN (Kolaborasi Pelayanan Terpadu Pengurangan Status Negara). Program ini dirancang untuk membantu masyarakat yang pernikahannya belum tercatat secara resmi agar memperoleh kepastian hukum. Dengan adanya kolaborasi antara Pengadilan Agama dan Dukcapil, masyarakat tidak hanya mendapatkan penetapan isbat nikah, tetapi juga dapat melanjutkan proses pembaruan dokumen kependudukan. Hal ini diharapkan mampu mengurangi berbagai kendala administrasi yang selama ini dihadapi warga.
Pelaksanaan persidangan Isbat Nikah Terpadu dijadwalkan mulai berlangsung pada 20 Juli 2026 di Pengadilan Agama Kota Kediri. Hingga saat ini telah terdaftar 10 perkara yang akan mengikuti program tersebut. Jumlah tersebut masih terus bertambah seiring proses pendaftaran yang masih dibuka. Adapun target yang ditetapkan dalam program ini adalah memberikan layanan kepada sekitar 50 pasangan yang membutuhkan legalisasi pernikahan.
Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri menyampaikan bahwa program ini merupakan wujud nyata pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Dukungan dari Dukcapil Kota Kediri menjadi faktor penting dalam mewujudkan layanan yang terintegrasi dan memberikan manfaat langsung kepada warga. Melalui koordinasi yang intensif, seluruh tahapan pelayanan dipersiapkan agar berjalan lancar, efektif, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh hak-hak keperdataan dan administrasi kependudukan secara lebih mudah dan berkelanjutan.
