Surabaya, 28 September 2026 - Ketepatan data menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung perencanaan dan pengelolaan Barang Milik Negara yang tertib dan akuntabel. Pengadilan Agama Surabaya mengikuti kegiatan Konfirmasi atas Perbaikan Profil Unit Kerja pada Aplikasi SIMAN untuk usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun Anggaran 2028 yang diselenggarakan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Senin, 28 September 2026 mulai pukul 08.00 WIB.
PA Surabaya mengikuti kegiatan dari Media Center PA Surabaya dengan dihadiri oleh Sekretaris PA Surabaya Prasetya Puji Raharja, S.H., M.H. dan Kasubbag Umum dan Keuangan PA Surabaya Heru Santoso, S.H.I. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas proses perbaikan data profil unit kerja pada aplikasi SIMAN dalam rangka penyusunan usulan RKBMN TA 2028. Konfirmasi dilakukan untuk memastikan data profil yang menjadi dasar perencanaan BMN telah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan kerja.
Dalam kegiatan tersebut, narasumber menekankan agar setiap satuan kerja melakukan revisi dan pemutakhiran profil unit kerja pada aplikasi SIMAN secara cermat. “Kami meminta seluruh satuan kerja untuk merevisi dan menyesuaikan profil unit kerja pada aplikasi SIMAN dengan Buku I serta kondisi riil satuan kerja masing-masing, sehingga data yang disampaikan benar-benar menggambarkan kondisi sebenarnya,” ujar narasumber. Penyesuaian tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan data profil dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebutuhan BMN secara tepat dan sesuai ketentuan.
Keikutsertaan PA Surabaya dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tertib administrasi dan akurasi dalam proses perencanaan Barang Milik Negara. Pemutakhiran profil unit kerja yang sesuai dengan Buku I dan kondisi satuan kerja diharapkan dapat mendukung penyusunan RKBMN TA 2028 secara lebih tepat, efektif, dan akuntabel. Melalui pengelolaan data yang akurat, PA Surabaya terus mendukung perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
