Ketua Pengadilan Agama Blitar Kelas IA, Doni Dermawan, memberikan arahan strategis kepada Panitera Muda Permohonan dan Panitera Muda Hukum di ruang kerjanya pada Selasa, 17 November 2026. Agenda ini berfokus pada penguatan integritas dan akuntabilitas kinerja aparatur, sebuah langkah krusial dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Arahan tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pimpinan peradilan untuk memastikan setiap lini pelayanan berjalan sesuai standar etika dan profesionalisme tinggi.
Arahan ini dilatarbelakangi oleh urgensi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam penanganan perkara permohonan dan aspek hukum yang menjadi ranah Panitera Muda. Doni menekankan bahwa integritas bukan hanya sekadar slogan, melainkan fondasi utama dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh aparatur. Pihaknya juga mengacu pada berbagai regulasi Mahkamah Agung yang menuntut transparansi dan akuntabilitas tinggi dari seluruh jajaran peradilan, demi mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa.

Dalam sesi tersebut, Doni Dermawan secara spesifik membahas pentingnya ketelitian dalam proses minutasi perkara permohonan, serta akurasi dalam penyusunan laporan dan data hukum. Ia juga menyoroti perlunya pemahaman mendalam terhadap prosedur hukum acara perdata Islam, termasuk implementasi e-Court dan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan pencari keadilan. Pembahasan juga mencakup optimalisasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk memastikan data yang disajikan selalu mutakhir dan valid.
Implementasi arahan ini diharapkan membawa dampak positif yang signifikan bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan integritas dan akuntabilitas yang semakin terpatri, warga akan merasakan kemudahan dan kepastian hukum dalam setiap proses peradilan, bebas dari praktik pungutan liar atau calo. Ini merupakan wujud komitmen Pengadilan Agama Blitar dalam menghadirkan layanan yang transparan, cepat, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali kaum rentan.

Pengadilan Agama Blitar Kelas IA, sebagai satuan kerja yang telah meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), terus memegang teguh komitmen untuk merawat dan menegakkan budaya kerja berintegritas tinggi. Arahan strategis ini adalah bagian dari ikhtiar berkelanjutan menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), memastikan setiap aparatur memberikan pelayanan prima yang akuntabel dan profesional. Masyarakat dapat mengakses informasi lebih lanjut atau menyampaikan masukan melalui kanal resmi Pengadilan Agama Blitar Kelas IA.