Ketua Pengadilan Agama (PA) Magetan, Dr. Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I., selaku Pengarah Tim Wasdin menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Daerah Triwulan IV Tahun 2026 pada Selasa, 17 November 2026. Agenda strategis lintas instansi yang bertempat di Ruang Jamuan Pendopo Surya Graha Magetan ini dimulai pada pukul 11.00 WIB dengan diawali ramah tamah bersama unsur pimpinan daerah. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka melaksanakan deteksi dini dan cegah dini terhadap perkembangan situasi daerah serta meningkatkan kualitas penanganan konflik sosial di Kabupaten Magetan.
Dalam forum yang merujuk pada Permendagri Nomor 46 Tahun 2019 dan SK Bupati Magetan ini, Ketua PA Magetan memaparkan materi bertajuk "Peningkatan Kewaspadaan melalui Pemenuhan Keadilan dalam Hukum Perdata Agama". Beliau mengulas dinamika statistik perkara keluarga mulai dari tingginya angka perceraian hingga 44 perkara dispensasi kawin yang menjadi cerminan kerentanan sosial di masyarakat. Guna meredam potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG), beliau mendorong langkah strategis berupa peningkatan kapasitas hakim serta penguatan komunikasi bersama stakeholder dan organisasi kemasyarakatan.
<img src="https://i.ibb.co.com/C53hPvTp/Waspada-17-November-2026-2.jpg" alt="Waspada-17-November-2026-2" border="0">
Di sela-sela penyampaian materinya, Dr. Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I. menegaskan bahwa penyelesaian sengketa keluarga yang adil merupakan fondasi penting dalam menjaga keharmonisan sosial di tingkat akar rumput. "Pemenuhan keadilan dalam hukum perdata agama serta kolaborasi erat bersama seluruh pemangku kepentingan menjadi langkah kunci kita untuk mencegah konflik sosial sejak dini," ungkap Dr. Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I. Pernyataan tersebut mempertegas peran aktif peradilan agama dalam mendukung stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.
Keikutsertaan PA Magetan sebagai narasumber dalam rakor ini memberikan manfaat signifikan dalam memperkuat sinergi antarinstansi serta merumuskan rekomendasi kebijakan pencegahan konflik sosial di daerah. Bagi masyarakat Kabupaten Magetan, kolaborasi terpadu ini secara langsung menjamin tersedianya akses penyelesaian hukum keluarga yang adil, responsif, dan mampu menciptakan lingkungan sosial yang aman serta kondusif. Rangkaian rapat koordinasi yang berlangsung dinamis tersebut ditutup setelah tercapainya kesepakatan bersama untuk mengoptimalkan kewaspadaan dini di seluruh wilayah Magetan.
(PA.Mgt/WTH)